Aturan Baru Pajak Kendaraan Listrik Berlaku April 2026, Picu Pro dan Kontra

- Redaktur

Rabu, 22 April 2026 - 21:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sangkakala 7 || Kota Bogor, Jabar
Pemerintah resmi menetapkan aturan baru terkait pajak kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada April 2026. Kebijakan ini menjadi sorotan publik karena mengubah skema insentif yang sebelumnya memberikan keringanan besar bagi pemilik kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
‎
‎Dalam aturan terbaru tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun demikian, pemerintah daerah tetap diberikan kewenangan untuk memberikan insentif, baik berupa pengurangan maupun pembebasan pajak, sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah.
‎
‎Perubahan ini membuka kemungkinan adanya perbedaan besaran pajak kendaraan listrik di setiap wilayah di Indonesia. Bahkan, dalam beberapa kasus, biaya kepemilikan kendaraan listrik diperkirakan dapat mendekati kendaraan berbahan bakar bensin, terutama di daerah yang tidak memberikan insentif signifikan.
‎
‎Kebijakan tersebut pun menuai beragam reaksi dari masyarakat, khususnya para pengguna kendaraan listrik. Di media sosial, sejumlah pengguna menyampaikan kekecewaan dan menilai kebijakan ini mencerminkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.
‎
‎Sebagian warganet juga menyoroti perubahan regulasi yang dinilai terjadi dalam waktu relatif singkat. Mereka khawatir kebijakan ini dapat memengaruhi minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, yang saat ini masih berada dalam tahap pertumbuhan di Indonesia.
‎
‎Di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatan serta menyesuaikan kondisi ekonomi di wilayah masing-masing.
‎
‎Meski menuai pro dan kontra, kebijakan ini dipastikan akan berdampak pada arah perkembangan pasar kendaraan listrik nasional ke depan, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Facebook Comments Box

Penulis : Heri

Editor : Priyatna

Berita Terkait

Investor Diharapkan Dukung Pemulihan Air Bersih Lintongnihuta, Warga Diajak Jaga Kondusivitas
Bupati Humbahas Pimpin Upacara Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Generasi Patriotik dan Berempati
Bupati Humbahas Tinjau Pembangunan Air Baku di Paranginan, 80 KK Belum Terlayani
Humbahas Susun Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Lokal, Indeks Ketahanan Pangan Turun pada 2025
dr. Henry Romulo Manalu Gantikan dr. Tiar di RSUD Doloksanggul, Apa Alasan Pergantiannya?
Bupati Humbahas Lantik Pejabat Administrator dan Fungsional, Kinerja ASN Akan Dievaluasi
Kejar Piutang Pajak Hampir Rp600 Miliar, Pemkot Bogor Lantik Delapan Juru Sita Pajak Daerah
Pemkab Humbahas Sosialisasikan Anti-Korupsi, Hasil SPI 2025 Jadi Sorotan
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 23:18 WIB

Investor Diharapkan Dukung Pemulihan Air Bersih Lintongnihuta, Warga Diajak Jaga Kondusivitas

Rabu, 28 Oktober 2026 - 23:13 WIB

Bupati Humbahas Pimpin Upacara Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Generasi Patriotik dan Berempati

Rabu, 28 Oktober 2026 - 22:46 WIB

Bupati Humbahas Tinjau Pembangunan Air Baku di Paranginan, 80 KK Belum Terlayani

Rabu, 28 Oktober 2026 - 09:46 WIB

Humbahas Susun Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Lokal, Indeks Ketahanan Pangan Turun pada 2025

Rabu, 28 Oktober 2026 - 09:42 WIB

dr. Henry Romulo Manalu Gantikan dr. Tiar di RSUD Doloksanggul, Apa Alasan Pergantiannya?

Berita Terbaru