Sangkakala 7 || Kabupaten Humbahas, Sumut
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang diwakili Sekretaris Daerah Chiristison Rudianto Marbun mengikuti kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sabtu (9/5/2026). Kegiatan yang melibatkan empat kabupaten kawasan Danau Toba yakni Humbahas, Tapanuli Utara, Toba dan Samosir itu dipusatkan di Hotel Labersa Balige, Kabupaten Toba.
Kegiatan tersebut merupakan agenda pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat.
Acara turut dihadiri Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas RI Febrian Alphyanto Ruddyard, anggota DPR RI Martin Manurung bersama tim penulis naskah akademik dan draf RUU Masyarakat Hukum Adat Riko Silaban, Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora, Wakil Ketua DPRD Humbahas Marsono Simamora serta berbagai unsur lintas sektoral.
Kehadiran Baleg DPR RI di kawasan Danau Toba itu menjadi langkah penting dalam mendorong pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat guna menghadirkan keadilan, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung menekankan pentingnya percepatan pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagai amanat konstitusi yang hingga kini belum terwujud. Ia menjelaskan bahwa RUU tersebut sedang didorong masuk ke tahap pembahasan Baleg agar proses legislasi dapat berjalan lebih cepat.
Menurutnya, percepatan pengesahan RUU itu sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap tanah ulayat serta memperkuat status hukum masyarakat adat di Indonesia, khususnya di kawasan Danau Toba.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Humbahas Chiristison Rudianto Marbun juga menyerahkan proposal pembangunan kepada Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas RI.
Proposal tersebut mencakup bantuan rumah swadaya, pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, bantuan sambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu serta program sanitasi air limbah.
Penulis : KB-061
Editor : Priyatna
