Ket Foto : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Puji Nugraha.
Kabupaten Bekasi, Jabar || Sangkakala 7
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi terus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah, guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Jumat 05/06/2026.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bekasi, Puji Nugraha, mengatakan target pajak daerah Kabupaten Bekasi pada tahun 2026 sebesar Rp3,8 triliun yang bersumber dari berbagai jenis pajak daerah, mulai dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, hingga opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Hingga akhir Mei 2026, realisasi pajak daerah Kabupaten Bekasi telah mencapai sekitar Rp1,2 triliun atau 31,83 persen dari target pajak daerah sebesar Rp3,8 triliun yang ditetapkan tahun ini,” tutur Puji pada Kamis 04/06/2026.
Menurut Puji, capaian tersebut masih akan terus digenjot hingga akhir semester pertama melalui berbagai langkah optimalisasi dan penguatan pengelolaan pendapatan daerah.
“Kami masih memiliki waktu untuk melakukan percepatan sehingga capaian pendapatan daerah pada semester pertama dapat terus meningkat sesuai target yang telah ditetapkan,” katanya.
Ia menjelaskan, optimalisasi PAD menjadi semakin penting di tengah adanya penyesuaian transfer keuangan dari pemerintah pusat yang turut memengaruhi kapasitas fiskal daerah.
“Ketika transfer keuangan dari pusat mengalami penyesuaian, daerah harus semakin optimal dalam menggali potensi pendapatan yang dimiliki untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Selain menghadapi tantangan fiskal, Bapenda juga terus memetakan sektor-sektor yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan daerah, salah satunya dari sektor pajak makanan dan minuman.
“Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 7.600 perusahaan yang tersebar di 11 kawasan industri. Ini merupakan potensi besar yang perlu terus dioptimalkan, termasuk dari sektor jasa katering yang melayani kebutuhan perusahaan-perusahaan tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, masih terdapat perusahaan yang menggunakan jasa katering dari luar Kabupaten Bekasi sehingga potensi penerimaan pajaknya belum sepenuhnya masuk ke daerah. Karena itu, Bapenda terus melakukan pendataan, pembinaan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha agar potensi pajak tersebut dapat tergarap secara optimal.
“Kami terus melakukan identifikasi dan pendataan agar potensi-potensi pajak yang ada dapat terdata dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Di sisi lain, peningkatan kepatuhan wajib pajak juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan pendapatan daerah. Untuk itu, Bapenda terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik lainnya,” ujarnya.
Guna memberikan kemudahan kepada masyarakat, Bapenda Kabupaten Bekasi juga terus mendorong digitalisasi layanan perpajakan melalui berbagai kanal pembayaran elektronik yang mudah diakses.
“Saat ini masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui QRIS, virtual account, marketplace maupun gerai ritel modern sehingga pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan,” tandasnya.
Penulis : R-001
Editor : Priyatna
