*Jelang Pemilu 2024, Jajaran Reserse Kriminal Polda Sulteng Gelar Rakernis*

- Redaktur

Senin, 14 Agustus 2023 - 14:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PALU, SULTENG || Sangkakala7.tv
Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 sudah mulai bergulir, mengangkat tema ‘Penyidik Polri yang Presisi dalam mengawal Pemilu 2024 dan mendukung Kebijakan Ekonomi Nasional di Wilayah Hukum Polda Sulteng’ jajaran Direktorat Reserse Polda Sulteng menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) tahun 2023 di Swissbel Hotel Palu, Senin (14/8/2023).

Rakernis ini dikuti pengemban fungsi reserse kriminal baik jajaran Ditreskrimum, Ditreskrimsus maupun Ditresnarkoba yang ada dilingkungan Polda Sulteng dan dibuka oleh Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, S.I.K, S.H, M.H.

Dalam sambutannya Kapolda Sulteng mengatakan, tahapan Pemilu 2024 telah dimulai. Pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 2019. Pelaksaan pemilu di tahun 2024, terdapat beberapa potensi kerawanan yang harus diantisipasi, berdasarkan indeks kerawanan Pemilu 2024 yang merupakan instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada.

“Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah,” pintanya kepada peserta Rakernis.

Agus Nugroho juga menegaskan, Potensi kerawanan yang terdapat di wilayah Sulawesi Tengah adalah daerah-daerah yang sumber daya alamnya kuat misalnya Morowali, Luwuk Banggai, Poso dan Parimo. Selain itu potensi kerawanan pada daerah-daerah perbatasan, laut dan kondisi geografis yang sulit seperti Banggai laut dan Banggai Kepulauan memiliki kerawanan sendiri khususnya dalam pengawasan distribusi logistik pada saat pemungutan suara dan saat rekapitulasi.

Kapolda Sulteng itu juga menyebut beberapa isu kerawanan yang harus di antisipasi antara lain :

1. Politik uang atau money politik yang diberikan para kandidat kepada pemilih penyelenggara maupun pengawas pemilu;

2. Partisipasi pemilih rendah, hak pemilih tidak terfasilitasi, permasalahan hukum, serta terganggunya tahapan akibat bencana;

3. Black campaign dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak seperti pamflet, fotokopian artikel, dan lain-lain, yang didalamnya berisikan mengenai informasi-informasi negatif pihak lawan, kepada masyarakat luas. Penyebaran itu dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan dari si bakal calon legislatif maupun eksekutif;

4. Isu politik indentitas, fenomena politik identitas sebelumnya telah mewarnai dalam tahapan pemilu 2019, di mana pada saat itu opini yang berkembang dalam masyarakat terpecah seolah-olah ada kubu yang pro dengan nasionalis dan kubu yang pro agama, tandasnya

Dalam isu Pemilu 2019 tersebut, kata Kapolda Sulteng, masih sangat kuat menjadi isu pada Pemilu 2024 dimana kelompokkelompok yang menyebar isu politik identitas tersebut seolah-olah mengklasifikasikan calon, ada yang seolah-olah pro agamis dan pro nasionalis sebagai propaganda untuk mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap calon presiden dan wakil presiden.

Irjen Agus Nugroho juga mengingatkan, Isu kelompok-kelompok masyarakat yang memakai isu agama dapat berpotensi terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sosial.

Kapolda Sulteng mengatakan, menjawab tantangan tugas dalam mengawal Pemilu 2024 tersebut dirreskrim polda sulteng mengadakan rakernis sebagai sarana meningkatkan kinerja penegakan hukum dalam bidang pelayanan hukum yang prima dengan mengedepankan pencegahan permasalahan, melalui pendekatan pemolisian berorientasi pada masalah (problem oriented policing).

Dalam konsep pendekatan kepemimpinan Polri presisi kata Agus Nugroho ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (predictive policing) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan kamtibmas melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat sehingga dapat mencegah sedini mungkin terjadinya gangguan keamanan, dimana dalam pendekatan tersebut disertai dengan tindakan responsibiltas dan rasa tanggung jawab, pungkasnya

Hadir dalam pelaksanaan Rakernis Reskrim jajaran Polda Sulteng Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Wakapolda Sulteng, Ketua KPU Provinsi Sulteng, Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Irwasda dan para pejabat utama Polda Sulteng.

(Fitri)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

*Kapolda Sulteng Terima Silaturahmi Front Pemuda Kaili, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas*
*Kapolda Sulteng Gelar Kumpul bersama Masyarakat, Serap Aspirasi dan Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas*
Operasi Zebra Toba 2026, Sat Lantas Polres Humbahas Edukasi Pengendara tentang Keselamatan Berlalu Lintas
*Kapolda Sulteng Gelar Kumpul Bersama Masyarakat, Serap Aspirasi dan Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas*
*Operasi Zebra Tinombala 2026 Resmi Bergulir, Kapolres Touna Tegaskan Penindakan Humanis hingga Anti-Pungli*
Wakapolres Touna Turun Langsung Atur Lalu Lintas di Kawasan Sekolah
Kapolres Donggala Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Tinombala 2026
Buka Rakernis Reserse, Kapolda Sulteng Tekankan Profesionalisme dan Integritas Penyidik
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 21:06 WIB

*Kapolda Sulteng Terima Silaturahmi Front Pemuda Kaili, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas*

Rabu, 18 November 2026 - 21:01 WIB

*Kapolda Sulteng Gelar Kumpul bersama Masyarakat, Serap Aspirasi dan Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas*

Rabu, 18 November 2026 - 20:29 WIB

Operasi Zebra Toba 2026, Sat Lantas Polres Humbahas Edukasi Pengendara tentang Keselamatan Berlalu Lintas

Rabu, 18 November 2026 - 20:22 WIB

*Kapolda Sulteng Gelar Kumpul Bersama Masyarakat, Serap Aspirasi dan Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas*

Selasa, 17 November 2026 - 10:56 WIB

*Operasi Zebra Tinombala 2026 Resmi Bergulir, Kapolres Touna Tegaskan Penindakan Humanis hingga Anti-Pungli*

Berita Terbaru