Tapanuli Utara || Sangkakala7.tv
Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Kabupaten Tapanuli Utara mengucapkan; Selamat Datang Kades/Camat Se-Taput, Atas Studi Tiru Yang Digelar di Pulau Jawa Dengan Biaya Yang Fantastis. Semoga ada Ilmu yang dibawa dan diaplikasikan disetiap Desa. “Jangan Ada Dusta Diantara Kita”.
Seperti itulah bunyi tulisan di spanduk yang dibentangkan DPC SPRI Taput di Simpang Bandara Silangit, Selasa, 19/09/2023.
Spanduk tersebut menjadi coretan pena wartawan yang tergabung di DPC SPRI untuk menyambut kedatangan Kades/Camat se- Taput yang katanya melakukan studi tiru di Pulau Jawa.
Ya, hal itu kita lakukan untuk menyampaikan kekecewaan terhadap Pemkab Taput, dimana studi tiru yang diduga hanya untuk kepentingan para Oknum Penguasa dan diduga kuat untuk berbagi “Kue” lezat dan legit, Ucap Lamhot Ketua DPC SPRI Taput kepada Media SANGKAKALA 7, Selasa,18/09/2023.
Alasannya adalah, ketika rencana keberangkatan studi tiru tersebut terdengar oleh masyarakat, banyak sindiran miring yang keluar dari masyarakat, ada yang menyebut studi Tiru/Bimtek yang selama ini dilakukan nyaris tidak ada gunanya, ada yang mengatakan kegiatan tersebut hanya buang-buang anggaran, ada pula yang lebih miris mengatakan itu sama sekali tidak menambah ilmu bagi yang mengikuti. Hal itu di ucapkan ML, BS, dan AM, pada Jum’at, 15/09/2023 lalu.
Tetapi atas tanggapan masyarakat tersebut, para pihak pemangku kepentingan sudah dilakukan komfirmasi lewat digital, sampai berita diturunkan pada Jum’at yang lalu dan sampai saat ini Kadis PMD Donni Simamora dan Nardo Siregar memilih Bungkam tanpa memberikan pelayanan informasi yang baik.
“Wajar kita menduga ada yang kurang terencana dalam studi tiru tersebut, karena Bimtek terhadap perangkat dan Kepala Desa dilakukan dengan Jor-joran, ini kan perlu dipertanyakan ada apa ? Pungkas Kabid DPC SPRI Taput, Edward Hutapea.
Studi tiru kali ini sangat beda dari sebelumnya, jika tidak salah ini baru pertama kalinya Pemkab Taput menamai kegiatan ini sebagai studi Tiru, nah pertanyaannya apakah ini ada dalam aturan perundang-undangan ?
Atau jangan-jangan ini hanya Modus, hanya Tuhanlah yang tau, pungkas Lamhot menambahkan.
Dengan Biaya 3 Miliar lebih dihitung dari jumlah Desa di Kabupaten Tapanuli Utara, sudah selayaknya banyak ilmu yang didapat dalam kegiatan kali ini, agar bermanfaat bagi masyarakat Taput dan ilmu yang di bawa dengan biaya mahal agar sebanding dengan yang didapatkan.
Tetapi jika sebaliknya para Kades sama sekali tidak ada tambah ilmu, kami kira ini Mubajir, dan perlu dilakukan Evaluasi, tutur Lamhot.
Karena bagaimanapun biaya untuk studi tiru itu adalah uang rakyat, bukan uang Pemkab atau Kepala Desa, jadi kita minta Dinas PMD memberikan keterangan secara terbuka agar publik paham apa yang dibelanjakan dengan uang Desa, jangan disembunyikan dan Jangan ada Dusta Diantara Kita, pungkasnya.
Di waktu berbeda, Dinas Komimfo Taput mengaku tidak ada liputan khusus untuk kegiatan Study Tiru ini melalui Kabid Volmer Silalahi.
“Iya kita tidak ada liputan untuk kegiatan ini, karena tidak ada yang mendampingi dari kita kesana, ucap Volmer.
Kita menganggap hal ini perlu diliput dan dijadikan berita oleh Kominfo Taput, karena kita menganggap studi tiru ini merupakan kegiatan Pemkab Tapanuli Utara, sehingga kita menganggap Diskominfo Taput kehilangan Momen berita ini, padahal berita itu wajib diketahui publik melalui dinas terkait.
Kadis PMD Donni Simamora saat media ini melakukan konfirmasi melalui digital mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain:
-Atas dasar apa sehingga semua Kades melakukan kegiatan Study Tiru ke objek/tempat yang sama, Apa Dasar Pertimbangannya ?
– Apa tujuan dan target yang diharapkan dari kegiatan Study Tiru untuk setiap desa?
– Berapa besaran biaya kegiatan Study Tiru untuk setiap Desa?
– Tolong di share Rundown/Detail susunan Acara selama Study Tiru.
Demikian, untuk dimaklumi dalam rangka pemberitaan berimbang dan objektif.Tks.
Salam reformasi dan transparansi.
Hal yang sama juga dikonfirmasi ke Bidang PMD, Nardo Siregar tetapi sampai berita ini di terbitkan tidak ada jawaban.
Demikian Juga Sekda Taput, Indra Simaremare, ketika media ini meminta pendapat terkait komfirmasi ke Dinas PMD yang tidak di gubris, Sekda tidak memberikan jawaban dan memilih bungkam, padahal Saran dan pendapat dari Sekda sangat dibutuhkan untuk keberimbangan pemberitaan dan terlebih informasi berita untuk masyarakat Taput.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara Lamhot Silaban, ST meminta Kepada Bupati Tapanuli Utara, Bapak Nikson Nababan untuk memberikan keterangan Resmi terkait Studi tiru yang dilakukan di Pulau Jawa, dan juga Bimtek yang lain yang menurut penilaian masyarakat “Nyaris tidak ada Out Put nya” karena Kadis PMD enggan memberikan jawaban terhadap media dan memilih bungkam.
Lamhot huga menyerukan Pihak Kejaksaan Negeri Tarutung melirik dan bergerak cepat menelusuri Kegiatan Bimtek yang dilakukan selama Tiga Tahun Terakhir.
(Tohap Simaremare)
