Tapanuli Utara || Sangkakala7.tv
Sungguh sangat miris, Profesionalisme Dinas PMD Taput yang tetap memilih bungkam dan tidak membalas Konfirmasi wartawan terkait Biaya dan urgensi Kegiatan Studi Tiru Kades Se-Taput ke Bandung.
Minggu lalu, tepat tanggal 15 September 2023 para Kades se-Taput didampingi beberapa pejabat Pemkab Taput berangkat menuju Kota Bandung untuk mengikuti Studi Tiru yang direncanakan oleh Pemkab dalam hal ini Dinas PMD.
Banyak Pertanyaan yang timbul dikalangan masyarakat, terkait urgensinya kegiatan tersebut, dan apa situasi yang mendesak sehingga melakukan studi tiru yang cenderung hambur-hamburkan anggaran, hal itu di ucapkan AM kepada media ini pada 15/09/2023 yang lalu.
Untuk memastikan hal tersebut, media yang tergabung di DPC SPRI Taput, berulang kali melakukan konfirmasi melalui pesan digital kepada Donni Simamora Kadis PMD Kabupaten Tapanuli Utara, tetapi dari sekian banyak wartawan yang mempertanyakan hal tersebut tak satupun mendapatkan jawaban dengan baik malah tidak menjawab samasekali, dimana hal itu dibutuhkan untuk pemberitaan yang berimbang dan sebagai referensi untuk masyarakat Tapanuli Utara.
Sebagai pembuat kebijakan sudah selayaknya Dinas PMD melakukan Konferensi Pers kepada masyarakat untuk memberitahukan jumlah Biaya yang digunakan untuk kegiatan tersebut, dan apa manfaatnya untuk Masyarakat Taput, Ujar Bahari Simajuntak kepada Media ini, pada Kamis, 22/09/2023.
Bahari yang juga Kabid Pemberdayaan di DPC SPRI Taput, sangat menyayangkan sikap para pemimpin Pemkab Taput ini dan para pembuat kebijakan yang cenderung menutup-nutupi kegiatan tersebut, bahkan Bimtek yang dalam Tiga Tahun Terakhir dilaksanakan diduga tidak ada manfaat sama sekali.
Iya, seharusnya Pemkab dalam hal ini dinas terkait harus berani mempertanggungjawabkan kepada masyarakat yaitu tentang aliran uang Desa yang digunakan, apa untungnya dan apa saja yang akan diadakan, jangan-jangan ada yang dirahasiakan, ungkap Bahari.
Dia juga meminta kepada Pemkab untuk melakukan Konferensi Press terkait Studi Tiru, Bimtek yang dilaksanakan selama Tiga Tahun Terakhir, agar tercipta keterbukaan informasi publik sesuai perintah undang-undang.
Bahari juga meminta Pihak APH memeriksa dugaan Penyelewengan Biaya Bimtek kurun waktu tiga tahun terakhir, ungkapnya tegas.
Dikutip dari pemberitaan MediaTransparancy.com, Kamis 21/09/2023 terbitan Jakarta dengan Judul “Dasyat! Dalam Hitungan Jam APBD Taput Habis Di Jabar”, jika dilihat dari terbitan tersebut, maka dipastikan bahwa Kegiatan Studi Tiru tersebut viral sampai ke pulau Jawa.
Ironisnya para pemangku jabatan di Tapanuli Utara terkesan menyepelekankan komfirmasi media dan tidak mau ambil pusing.
Masih dalam tulisan MediaTransparancy.com menyebutkan, kegiatan tersebut hanya satu jam, setelah itu Bubar, dan kegiatan tersebut hanya buang anggaran disinyalir tidak terserap peserta apa hasilnya dibawa dan terlaksana di Taput, sebut Sumber yang tertulis di halaman berita tersebut.
Hal ini perlu disikapi dan dipertanyakan, dan kita sangat berharap dalam hal studi tiru tersebut dan Bimtek lainnya, layak menjadi perhatian APH Kejari Taput dan Kejatisu, pinta Bahari mengakhiri.
(Tohap Simaremare)
