Proses Perluasan Lahan dan Legalitas Status Puskesmas Balapulang

- Redaktur

Kamis, 1 Agustus 2024 - 16:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TEGAL, JATENG || Sangkakala 7
Tindak lanjut terkait rencana relokasi Puskesmas Balapulang Kulon ke kawasan hutan perhutani, Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan konsolidasi bersama instansi terkait guna proses tukar guling lahan yang rencananya akan dibangun gedung puskesmas baru.

Dalam giat tersebut, instansi terkait yang hadir diantaranya, Dinas Kesehatan,Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Perhutani Wilayah Kabupaten Tegal, Kepala Desa Balapulang Kulon, serta turut hadir para tokoh masyarakat dan juga Akademisi dari perguruan tinggi Universitas Gajah Mada (UGM), acara tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Selasa Kemaren (30/7/24).

Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini sebagai leading sektornya adalah Dinas Kesehatan berharap agar proses tukar guling lahan guna relokasi Puskesmas bisa segera terealisasi.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Balapulang Kulon.
“Puskesmas balapulang kulon sebenarnya memiliki sarana dan prasarananya sudah cukup , tetapi dari bangunannya kurang sesuai dengan standar , sebagai contoh ruangannya , kurang representatif bangunannya sangat lama sekali,dan belum sekalipun pernah direnovasi,” terang dokter Dyah Elly Setyaningsih selaku Kepala Puskesmas Balapulang Kulon kepada awak media.

“Usulan relokasi Puskesmas ini sangat didukung penuh oleh warga, karena guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” Ujar Dyah.

Sementara itu Sumarto, selaku wakil ADM Perhutani Kabupaten Tegal mengatakan bahwa, perlunya pengecekan lahan guna memastikan bahwa lahan yang akan digunakan untuk relokasi Puskesmas itu masuk dalam kawasan hutan perhutani atau tidak.

“Perlu diketahui,bahwa Puskesmas Balapulang Kulon berdiri di tanah milik perhutani , sehingga proses tukar menukar kawasan hutan untuk legalitas status lahan puskesmas balapulang harus melalui tahapan tahapan,ini merupakan langkah terbaik guna proses pembangunan dan pengembangan. Karena Pemerintah Kabupaten Tegal mengajukan aset daerah untuk sebagai ganti atas tanah yang ditempati puskesmas balapulang kulon. Untuk saat ini pihak perhutani telah melakukan pengecekan lokasi, serta memastikan posisi lahan yang akan dilakukan tukar guling, sehingga pengecekan lokasi dapat menyatakan bahwa lokasi rencana itu masuk kawasan perhutani ,” pungkas Sumarto.

Jurnalis : Diyarni
Redaktur : Priyatna

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Bupati Humbahas Hadiri Apresiasi Pemda Berprestasi 2026, Capaian Kinerja Daerah Jadi Perhatian
Kementerian PU Tangani Jalan Longsor di Jalur Dua Doloksanggul, Riol Akan Diganti
Bupati Humbahas Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026
Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Bupati Humbahas Serahkan Bingkisan kepada Veteran Dan Penghargaan kepada ASN Purna Tugas
Bupati Humbahas Buka Pelatihan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat, Dorong Pengakuan Wilayah Adat
Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Bupati Toba Ajak Masyarakat Lanjutkan Semangat Perjuangan
Wabup Tapteng Dorong Mahasiswa Jadi Generasi Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
Bupati Humbahas Sambut Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa, Perkuat Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 16:23 WIB

Bupati Humbahas Hadiri Apresiasi Pemda Berprestasi 2026, Capaian Kinerja Daerah Jadi Perhatian

Rabu, 11 November 2026 - 22:42 WIB

Kementerian PU Tangani Jalan Longsor di Jalur Dua Doloksanggul, Riol Akan Diganti

Selasa, 10 November 2026 - 22:08 WIB

Bupati Humbahas Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026

Selasa, 10 November 2026 - 21:59 WIB

Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Bupati Humbahas Serahkan Bingkisan kepada Veteran Dan Penghargaan kepada ASN Purna Tugas

Selasa, 10 November 2026 - 21:56 WIB

Bupati Humbahas Buka Pelatihan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat, Dorong Pengakuan Wilayah Adat

Berita Terbaru