Foto : Unjuk rasa Gerakan Pemuda dan Masyarakat Tapteng Bersatu di depan Kantor DPRD Tapteng, Selasa (2/9/2015). (Sangkakala7/Dzulfadli Tambunan)
Tapteng, Sumut || Sangkakala 7
Ratusan massa mengatasnamakan Gerakan Pemuda dan Masyarakat Tapanuli Tengah Bersatu, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), di Pandan, Selasa (2/9/2015).
Massa yang terdiri dari pemuda dan masyarakat ini mulai berdatangan sejak pagi, berkumpul di lapangan GM Panggabean, yang selanjutnya bergerak menuju kantor DPRD Tapteng.
Para demonstran yang datang sembari membawa sepanduk dan mobil pick-up, melakukan orasi secara bergantian di depan pintu gerbang kantor DPRD Tapteng.
Beberapa spanduk yang dibawa bertuliskan “Wakili Suara Rakyat, Bukan Suara Tuan Mu, “Jalankan Fungsi Kontrol, Bukan Fungsi Menghambat”, “Wakili Rakyat Sudah Tidak Lagi Mengutamakan Kepentingan Rakyat”.
Rizki Enda Caniago, salah satu orator aksi mengatakan, tidak ada tindakan DPRD Tapteng yang memberi manfaat kepada masyarakat. DPRD Tapteng hanya membahas hal-hal yang tidak substansional.
“DPRD Tapteng hanya sibuk mengurus kepentingan pribadi, mempermasalahkan hal-hal kecil, dan menghambat jalannya pemerintahan daerah,” ujar Rizki.
Diungkapkannya, di tengah kondisi daerah yang masih banyak persoalan ekonomi dan pembangunan, serta upaya negara yang sedang melakukan efesiensi, DPRD bahkan mementingkan penambahan dan pemberian tunjangan.
“Kami Gerakan Pemuda dan Masyarakat Tapanuli Tengah menolak segala bentuk penambahan atau pemberian tunjangan bagi Anggota DPR, terkhusus DPRD Tapteng,” koar Rizki.
Riski menegaskan, gerakan yang dilakukan pihaknya murni dari hati pemuda dan masyarakat, karena menilai DPRD Tapteng tidak lagi fokus pada kepentingan masyarakat.
“Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi dewan penindas rakyat,” koar Riski, yang disambut dengan yel-yel “Hidup Rakyat Indonesia”.
Doni Dwi Prabowo, orator aksi lainnya menyebutkan, DPRD Tapteng telah gagal menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. DPRD Tapteng juga tidak lagi berpihak kepada masyarakat.
Dalam kondisi ini, Doni menilai DPRD Tapteng telah kehilangan kepercayaan publik, yang berpotensi merusak stabilitas pemerintahan daerah.
“Kami menuntut agar DPRD Tapteng segera mengevaluasi diri. Rakyat akan terus menyuarakan perlawanan di jalanan,” katanya.
Kehadiran massa yang juga mendesak DPRD Tapteng membahas kasus dugaan penggelapan aset daerah dan dugaan penyalahgunaan Dana PEN ini, disambut tiga Anggota DPRD Tapteng yakni, Deni Herman Hulu, Antonius Hutabarat, Joshua Habeahan, dan Joneri Sihite.
Aksi penyampaian pendapat yang mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan TNI ini, berakhir pada pukul 14.15 WIB. Dengan tertib, massa meninggalkan Kantor DPRD Tapteng dan membubar diri.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
