Foto : Bupati Tapteng dan Kepala BPS menandatangani nota kesepakatan antara Pemkab Tapteng dan BPS Tapteng. (Sangkakala 7/ist)
Medan, Sumut || Sangkakala 7
Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menghadiri pelaksanaan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto – Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) se-Sumatera Tahun 2025.
Kegiatan yang mengusung tema “Integrasi Statistik Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Responsif dan Tepat Sasaran”, digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Jumat (17/10/2025).
Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam sambutannya mengajak seluruh kepala daerah se-Sumatera untuk berkolaborasi membangun konektivitas ekonomi berbasis data.
Menurutnya, data harus menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ditegaskan, selain data yang akurat, konektivitas jalur distribusi dan logistik juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Pulau Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa sawit, tambang dan mineral. Dengan konektivitas yang baik, kontribusi PDRB Sumatera terhadap nasional yang saat ini mencapai 22 persen dapat terus meningkat,” kata Bobby.
Sebelumnya, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menuturkan, kebijakan publik yang baik harus diawali dengan data yang valid dan terpercaya.
Data bukan hanya soal angka, tapi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Di sinilah BPS hadir untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan telah berbasiskan data yang akurat.
“Pembangunan tanpa data ibarat berlayar tanpa kompas. Arahnya tidak jelas, biayanya bisa membengkak, dan hasilnya tidak optimal. Karena itu, data berkualitas menjadi pondasi agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sonny mengakui jika kinerja ekonomi Pulau Sumatera menunjukkan tren positif. Pada Triwulan II Tahun 2025, ekonomi Sumatera tumbuh 4,96 persen meningkat dibanding tahun 2024 yang sebesar 4,48 persen.
Pulau Sumatera berkontribusi 22 persen terhadap PDRB nasional. Sumatera Utara menjadi motor utama penggerak ekonomi dengan kontribusi 23,5 persen terhadap total PDRB Sumatera.
Secara year-on-year, Kepulauan Riau tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, yakni 7,14 persen.
Sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi tulang punggung ekonomi utama. Sementara Sumatera menjadi sentra produksi kelapa sawit nasional.
Selain itu, Sumatera juga mencatat geliat sektor pariwisata yang signifikan, dengan 148 juta wisatawan nusantara berkunjung ke Sumatera pada tahun 2024, termasuk ke Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Gubsu bersama Wakil Kepala BPS RI secara resmi meluncurkan Portal Anjungan Satu Data (PASADA), sebuah platform yang dikembangkan untuk memperkuat tata kelola data pembangunan di Sumatera Utara.
PASADA diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data bagi pengguna dan menghindari tumpang tindih data sektoral yang dihasilkan pemerintah.
Pemprov Sumut siap mengembangkan daerah dan menjadikan Sumut sebagai salah satu konektivitas ekonomi yang baik. Keterhubungan antar-provinsi sangat diperlukan.
Dalam kegiatan ini juga, kepala daerah provinsi, Klkabupaten/kota dan Kepala BPS Provinsi, kabupaten/kota tanda tangani nota kesepakatan tentang penyediaan, pemanfaatan, dan lengembangan data dan/atau informasi statistik untuk mendukung pembangunan daerah.
Bupati Tapteng dan Kepala BPS Tapteng, Akhirul Miswar ME Nasution, menandatangani nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 100.3.7/9136/2025 dan Nomor 266/1204/HK.600/10/2025, tentang Penyediaan Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Selanjutnya, Konreg PDRB-ISE Tahun 2025 dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi, Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
