Foto : Bupati Masinton menyampaikan Ranperda APBD TA 2027 kepada Ketua DPRD Tapteng, Jumat (30/10/2026). (Sangkakala 7/ist)
Tapteng, Sumut || Sangkakala 7
Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Penyampaian tersebut berlangsung dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat (30/10/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani, didampingi Wakil Ketua Joneri Sihite dan Disman Sihombing.
Dalam pidatonya, Bupati Masinton Pasaribu menegaskan, kebijakan dan prioritas pembangunan APBD TA 2027 diarahkan pada percepatan pemulihan pascabencana, serta penguatan ketahanan bencana.
“Penyampaian ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan, sekaligus membangun masa depan yang lebih tangguh, produktif, adil, dan berkelanjutan,” kata Masinton.
Diungkapkan, untuk mencapai target tersebut, Pemkab Tapteng memfokuskan arah kebijakan pembangunan pada 7 prioritas utama yakni, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar pascabencana, pemulihan dan pembangunan hunian masyarakat terdampak bencana.
Kemudian, rehabilitasi pertanian dan pemulihan ekonomi sektor produktif, pemulihan pelayanan kesehatan dan sosial, pemulihan ekonomi masyarakat dan penguatan UMKM, pemulihan lingkungan hidup dan penguatan ketahanan bencana, dan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam Rancangan Awal APBD TA 2027, struktur pendapatan dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.183.404.908.498,00, atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.207.428.144,00 (0,37 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, Bupati menyampaikan kondisi fiskal daerah secara objektif. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 22 September 2026 mengenai penyampaian rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2027, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan sebesar Rp844.434.750.000,00.
“Situasi ini menuntut perubahan mendasar dalam cara kita merencanakan, mengalokasikan, dan menggunakan anggaran daerah. Kita tidak dapat lagi menggunakan pola penganggaran yang sama ketika kebutuhan pembangunan semakin besar sementara kemampuan fiskal semakin terbatas. Karena itu, diperlukan penyesuaian yang cerdas, rasional, strategis, dan berorientasi pada prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten,” tegasnya.
Bupati juga menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan belanja, melainkan momentum reformasi struktur belanja daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah. Efisiensi akan dimulai dari internal birokrasi, tanpa mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara optimal.
Guna menghadapi tantangan pembangunan dan pemulihan daerah, Bupati Masinton mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi.
“Pemulihan dan pembangunan Tapanuli Tengah tidak mungkin kita selesaikan hanya oleh pemerintah daerah. Diperlukan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, Forkopimda, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, serta seluruh masyarakat,” imbuhnya.
Dalam kondisi keterbatasan fiskal, Masinton menyebutkan, kolaborasi menjadi semakin penting untuk menyatukan program, mengintegrasikan sumber pendanaan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
“Inilah makna dari semangat Sahata Saoloan. Kita harus bersatu menghadapi bencana, bersama-sama memulihkan kehidupan masyarakat, dan bergotong royong membangun masa depan daerah,” pungkas Masinton.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
