Kabupaten Bekasi || Sangkakala 7
Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kinerja pembangunan dengan memprioritaskan pembenahan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, serta perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026, di Ruang KH R. Ma’mun Nawawi, Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Senin (2/11/2026).
Dalam Rapim Bupati Asep didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin dan para asisten daerah.
Asep mengatakan, pembenahan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti mengingat banyaknya aduan masyarakat terkait kondisi jalan kabupaten yang rusak.
Untuk itu, ia meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi serta perangkat daerah terkait berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa untuk melakukan pendataan kondisi jalan secara menyeluruh.
Pendataan tersebut harus mencakup panjang jalan dalam kondisi baik, rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki gambaran yang jelas dalam menentukan skala prioritas penanganan.
“Saya ingin tahu jalan yang bagus berapa kilometer, yang rusak berat berapa, rusak sedang berapa, dan rusak ringan berapa. Itu harus dikoordinasikan antara camat dengan dinas terkait,” ujar Asep usai Rapim.
Selain infrastruktur, Asep juga menaruh perhatian pada sektor kesehatan. Ia menginginkan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan sehingga dapat mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah.
Untuk merealisasikan hal tersebut, ia meminta sejumlah perangkat daerah melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data kepesertaan BPJS Kesehatan, termasuk masyarakat yang telah meninggal dunia, pindah domisili, maupun kelompok pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
Koordinasi tersebut melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, serta BPJS Kesehatan.
Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan agar kepesertaan BPJS Kesehatan lebih tepat sasaran sekaligus mendukung efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Saya ingin besok soal kesehatan masyarakat, semua bisa tercover BPJS. Saya akan tandatangan dengan BPJS,” Terangnya.
Di bidang pendidikan, Asep meminta dilakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi sekolah di Kabupaten Bekasi. Pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana sehingga peningkatan kualitas pendidikan dapat direncanakan secara lebih terarah.
Sementara itu, pada sektor pelayanan perizinan, Asep menginginkan adanya perbaikan koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan perangkat daerah teknis, khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Ia menegaskan, proses perizinan harus semakin mudah dan cepat, termasuk dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Saya ingin nanti dibuatkan lagi koordinasi antara PTSP dengan dinas terkait Cipta Karya, bagaimana caranya perizinan tidak lama,” tegasnya.
Melalui Rapim tersebut, Asep berharap seluruh perangkat daerah dapat menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Penulis : R-001
Editor : Priyatna
