Pemkab Bogor Lakukan Audit Menyeluruh Dana Desa, Pengawasan Diperketat

- Redaktur

Rabu, 31 Desember 2025 - 17:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR, JABAR || Sangkakala 7
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran desa agar lebih transparan dan akuntabel. Rabu,31/12/2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana, menegaskan bahwa mekanisme pengawasan Dana Desa sejatinya telah berjalan sejak lama melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, saat ini pengawasan tersebut diperkuat dengan pelaksanaan audit ulang terhadap penggunaan anggaran desa.

“Dana Desa perlu diaudit kembali penggunaannya. Pengawasan juga dilakukan oleh BPD, dan itu sebenarnya sudah berlangsung sejak dulu. Hanya saja, sekarang pengawasannya lebih diperketat,” ujar Hadijana.

Hadijana mengungkapkan, saat ini terdapat sejumlah kepala desa yang tengah menjalani proses pemeriksaan terkait pengelolaan Dana Desa. Penanganan kasus tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum serta lembaga pengawasan internal pemerintah.

“Ada beberapa yang sedang berproses, sebagian di kepolisian, ada juga yang ditangani Inspektorat. Jumlah pastinya saya tidak hafal,” katanya.

Audit Dana Desa ini dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, sebagai perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024, yang mengatur pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan Dana Desa agar anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaksanaan audit akan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan tim gabungan dari Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta unsur pengawasan pemerintah daerah. Pemkab Bogor berharap, penguatan pengawasan ini dapat mencegah penyalahgunaan anggaran sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.

Facebook Comments Box

Penulis : Heri

Editor : Priyatna

Berita Terkait

Plt. Kadis Kebudayaan Kabupaten Bogor Hadiri Evaluasi Tari Sanggar Annisa Rumpaka 2026
Parkir Sembarangan di Lingkar Gelora Pakansari Siap-Siap Diderek, Penertiban Makin Tegas
Instruksi Bupati Rudy Susmanto, Tim Gabungan Turun ke Lapangan Cek Penyebab Banjir di Cibungbulang
Meneguhkan Disiplin Hingga Tanggung jawab, Pemkab Tapteng Kembali Gelar Upacara Hari Kesadaran Nasional
DPC GAMKI Humbang Hasundutan Dukung Percepatan Pembangunan Pariwisata Danau Toba
Bupati Sampaikan Kondisi Pariwisata dan Rencana Wisata Rohani di Toba kepada Menpar
Dishub Kota Bogor Intensif Tertibkan Parkir Liar, Utamakan Hak Pengguna Jalan
Kemendagri dan Pemda Bahas Pemanfaatan Dana Tambahan TKD Pasca Bencana di Sumut
Berita ini 13 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 19 April 2026 - 21:45 WIB

Plt. Kadis Kebudayaan Kabupaten Bogor Hadiri Evaluasi Tari Sanggar Annisa Rumpaka 2026

Sabtu, 18 April 2026 - 23:36 WIB

Instruksi Bupati Rudy Susmanto, Tim Gabungan Turun ke Lapangan Cek Penyebab Banjir di Cibungbulang

Jumat, 17 April 2026 - 20:05 WIB

Meneguhkan Disiplin Hingga Tanggung jawab, Pemkab Tapteng Kembali Gelar Upacara Hari Kesadaran Nasional

Jumat, 17 April 2026 - 19:59 WIB

DPC GAMKI Humbang Hasundutan Dukung Percepatan Pembangunan Pariwisata Danau Toba

Jumat, 17 April 2026 - 19:46 WIB

Bupati Sampaikan Kondisi Pariwisata dan Rencana Wisata Rohani di Toba kepada Menpar

Berita Terbaru