Pemkab Bogor Lakukan Audit Menyeluruh Dana Desa, Pengawasan Diperketat

- Redaktur

Rabu, 31 Desember 2025 - 17:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR, JABAR || Sangkakala 7
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran desa agar lebih transparan dan akuntabel. Rabu,31/12/2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana, menegaskan bahwa mekanisme pengawasan Dana Desa sejatinya telah berjalan sejak lama melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, saat ini pengawasan tersebut diperkuat dengan pelaksanaan audit ulang terhadap penggunaan anggaran desa.

“Dana Desa perlu diaudit kembali penggunaannya. Pengawasan juga dilakukan oleh BPD, dan itu sebenarnya sudah berlangsung sejak dulu. Hanya saja, sekarang pengawasannya lebih diperketat,” ujar Hadijana.

Hadijana mengungkapkan, saat ini terdapat sejumlah kepala desa yang tengah menjalani proses pemeriksaan terkait pengelolaan Dana Desa. Penanganan kasus tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum serta lembaga pengawasan internal pemerintah.

“Ada beberapa yang sedang berproses, sebagian di kepolisian, ada juga yang ditangani Inspektorat. Jumlah pastinya saya tidak hafal,” katanya.

Audit Dana Desa ini dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, sebagai perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024, yang mengatur pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan Dana Desa agar anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaksanaan audit akan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan tim gabungan dari Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta unsur pengawasan pemerintah daerah. Pemkab Bogor berharap, penguatan pengawasan ini dapat mencegah penyalahgunaan anggaran sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.

Facebook Comments Box

Penulis : Heri

Editor : Priyatna

Berita Terkait

Wabup Tapteng Dorong Reaktivasi Penerbangan Pinangsori-Jakarta
Pertama Kali, Pemkab Humbang Hasundutan Berikan Penghargaan kepada Satresnarkoba Polres Humbahas pada HUT ke-23
Pemkab Bekasi Membuka Pendaftaran 100 Paket Beasiswa bagi Pemuda Berprestasi
Bupati Humbahas Didampingi Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, RE Nainggolan dan Manaek Hutasoit Terima Kue HUT ke-23
Pemkab Tapteng Salurkan Bantuan untuk Warga Penyandang Disabilitas
Disdamkar Kabupaten Bekasi bersama Petugas Pusat Perbelanjaan Melakukan Pelatihan APAR dan Evakuasi
Wabup Tapteng Ikuti Penanaman 2.000 Bibit Mangrove dalam Latma Pacific Partnership 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Syafri Donny Sirait : PSEL Kabupaten Bekasi Segera Dibangun di TPA Burangkeng
Berita ini 16 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 21:30 WIB

Wabup Tapteng Dorong Reaktivasi Penerbangan Pinangsori-Jakarta

Rabu, 29 Juli 2026 - 20:26 WIB

Pertama Kali, Pemkab Humbang Hasundutan Berikan Penghargaan kepada Satresnarkoba Polres Humbahas pada HUT ke-23

Selasa, 28 Juli 2026 - 23:07 WIB

Pemkab Bekasi Membuka Pendaftaran 100 Paket Beasiswa bagi Pemuda Berprestasi

Selasa, 28 Juli 2026 - 22:52 WIB

Bupati Humbahas Didampingi Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, RE Nainggolan dan Manaek Hutasoit Terima Kue HUT ke-23

Selasa, 28 Juli 2026 - 22:27 WIB

Pemkab Tapteng Salurkan Bantuan untuk Warga Penyandang Disabilitas

Berita Terbaru

Pemerintahan

Wabup Tapteng Dorong Reaktivasi Penerbangan Pinangsori-Jakarta

Rabu, 29 Jul 2026 - 21:30 WIB