Sukabumi, Jabar || Sangkakala 7
Wakaf uang yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu instrumen ekonomi syariah strategis nasional, justru tengah menghadapi ujian serius di tingkat daerah. Di Sukabumi, polemik wakaf uang kini menjadi sorotan publik, memperlihatkan benturan antara visi besar nasional dan dinamika politik lokal yang belum sepenuhnya sejalan. Rabu, 31/12/2025.
Secara nasional, potensi wakaf uang Indonesia diperkirakan mencapai Rp181 triliun per tahun. Angka fantastis ini diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi umat, pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Pemerintah pusat bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) bahkan telah menempatkan wakaf uang sebagai bagian penting dari agenda pembangunan ekonomi syariah nasional.
Namun, realitas di daerah tidak selalu seindah narasi pusat. Di Sukabumi, wacana dan implementasi wakaf uang justru memicu perdebatan. Sejumlah pihak menilai program ini belum sepenuhnya dipahami masyarakat, sementara sebagian lainnya menuding wakaf uang mulai ditarik ke dalam pusaran kepentingan politik lokal.
Isu kepercayaan menjadi titik krusial. Transparansi pengelolaan, kredibilitas nazhir, hingga kejelasan pemanfaatan dana wakaf dipertanyakan. Kondisi ini diperparah dengan munculnya narasi saling curiga antar kelompok, yang membuat substansi wakaf uang sebagai instrumen sosial-ekonomi berisiko tenggelam oleh konflik kepentingan.
Pengamat ekonomi syariah menilai, polemik di Sukabumi mencerminkan persoalan klasik: agenda nasional yang belum sepenuhnya diterjemahkan dengan matang di level lokal. Tanpa literasi publik yang kuat dan tata kelola yang akuntabel, wakaf uang rawan disalahpahami, bahkan ditunggangi kepentingan jangka pendek.
“Wakaf uang seharusnya berdiri di atas kepentingan umat, bukan kepentingan politik. Jika tidak dijaga, kepercayaan publik bisa runtuh, dan potensi ratusan triliun rupiah hanya akan menjadi angka di atas kertas,” ujar salah satu akademisi ekonomi Islam di Jawa Barat.
Di tengah polemik ini, masyarakat Sukabumi berada di persimpangan. Di satu sisi, wakaf uang menawarkan harapan besar bagi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, dinamika politik lokal menjadi tantangan nyata yang bisa menghambat tujuan mulia tersebut.
Pertanyaannya kini, apakah wakaf uang benar-benar akan dijalankan sebagai agenda nasional yang konsisten hingga ke daerah, atau justru tersandera oleh kepentingan lokal? Jawabannya sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga wakaf uang tetap berada di jalur transparansi, profesionalisme, dan kepentingan publik.
Penulis : Heri
Editor : Priyatna
