Humbahas, Sumut || Sangkakala 7
Curah hujan ekstrem dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kecamatan Onan Ganjang sejak Selasa, 03/02/2026, kembali menguji ketahanan infrastruktur di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Akibat hujan deras yang berlangsung selama berjam-jam, akses jalan menuju Desa Batu Nagodang Siatas kembali terputus, tepatnya di kawasan jembatan sementara Aek Sipoti.
Meningkatnya debit Sungai Aek Sipoti disertai arus yang sangat deras serta kondisi tanah yang labil menyebabkan badan jalan di sekitar jembatan mengalami kerusakan serius.
Struktur jalan yang berada di wilayah rawan longsor tidak mampu menahan tekanan air dan pergerakan tanah, sehingga jalur utama masyarakat tidak dapat dilalui.
Terputusnya akses jalan tersebut berdampak langsung pada aktivitas warga. Distribusi hasil pertanian terhambat, akses anak-anak menuju sekolah terganggu, serta pelayanan sosial dan kesehatan tidak berjalan optimal.
Diketahui, jembatan yang terdampak merupakan jembatan sementara yang dibangun sebagai solusi darurat pasca kejadian sebelumnya, sembari menunggu pembangunan infrastruktur permanen yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Wilayah Aek Sipoti, Desa Batu Nagodang Siatas, Kecamatan Onan Ganjang, memang secara geografis memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bergerak cepat.Sekretaris Daerah Humbahas, Chiristison R. Marbun, turun langsung ke lokasi terdampak bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Reinhard Marpaung, ST, serta jajaran teknis terkait. Rabu, 04/02/2026.
Peninjauan lapangan juga didampingi oleh Anggota DPRD Humbang Hasundutan Rustam Marbun sebagai bentuk pengawasan dan dukungan legislatif terhadap langkah cepat pemerintah daerah.
Di lokasi kejadian, Sekda Humbahas menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi murni disebabkan oleh faktor alam. Curah hujan ekstrem, peningkatan debit sungai, serta pergerakan tanah merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihindari sepenuhnya.
“Alam memiliki kekuatan yang tidak bisa dihentikan manusia. Siapa pun pejabatnya, sehebat apa pun perencanaannya, ketika hujan ekstrem dan pergerakan tanah terjadi, risiko tetap ada.
Yang terpenting bukan menyalahkan, tetapi bagaimana pemerintah hadir dan bertindak cepat setelah kejadian,” tegas Sekda.
Sekda menekankan bahwa tugas pemerintah bukan melawan alam, melainkan mengelola risiko, meminimalkan dampak, serta mempercepat pemulihan demi kepentingan masyarakat.
Sebagai langkah tanggap darurat, Pemkab Humbahas langsung mengerahkan satu unit excavator untuk menangani badan jalan yang rusak. Penanganan dilakukan secara gotong royong bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat, dengan target agar akses jalan dapat kembali dibuka secepat mungkin.
Berdasarkan hasil penanganan di lapangan, akses jalan diperkirakan sudah dapat dilalui kembali pada sore hari. Untuk solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah merencanakan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) secara permanen yang dijadwalkan mulai Maret 2026.
Pembangunan tersebut akan didanai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan mekanisme pergeseran anggaran, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Di tengah upaya penanganan darurat, Sekda Humbahas juga menanggapi maraknya komentar negatif, tudingan, bahkan perundungan di media sosial yang menyudutkan Kepala Dinas PUPR.
“Begitu laporan diterima, Kepala Dinas PUPR langsung turun ke lapangan, mengerahkan alat berat, dan memastikan penanganan dilakukan. Ini kerja nyata. Aparatur yang bekerja dengan tanggung jawab tidak pantas menjadi sasaran caci maki,” tegas Sekda.
Ia mengingatkan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara beretika, berbasis fakta, dan tidak menyesatkan opini publik.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Humbahas Reinhard Marpaung, ST, menegaskan bahwa pihaknya memilih fokus bekerja di lapangan dibanding terlibat polemik di media sosial.
“Kami di PUPR tidak bekerja untuk menjawab komentar di media sosial, tetapi untuk memastikan masyarakat bisa kembali beraktivitas. Alam tidak bisa diprediksi sepenuhnya, tetapi tanggung jawab kami adalah hadir secepat mungkin ketika bencana terjadi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi geografis memiliki tantangan tersendiri sehingga pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap, sesuai kemampuan anggaran dan kajian teknis.
“Jembatan yang ada saat ini adalah solusi sementara. Kami sudah merancang solusi permanen. Kritik kami terima, tetapi fakta di lapangan jelas: alat berat turun, pekerjaan dilakukan, dan akses dibuka. Itu yang utama,” tambahnya.
Melalui peristiwa ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, saling mendukung, dan memahami keterbatasan manusia dalam menghadapi kekuatan alam.
Pemkab menegaskan komitmennya untuk selalu hadir dalam setiap kondisi darurat, memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Penulis : Charles Sihombing
Editor : Priyatna
