Sangkakala 7 || Kabupaten Bekasi, Jabar
Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) mengalokasikan anggaran Rp192 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan tahun 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk 106 titik pekerjaan yang tersebar di 23 kecamatan.
Kepala Bidang Pembangunan Jalan SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Dede Chairul, mengatakan jenis pekerjaan mencakup rekonstruksi, pelebaran, serta pemeliharaan rutin dan berkala. Meski demikian, alokasi tahun ini turun signifikan dibanding 2025 yang mencapai Rp297 miliar.
“Total ada 106 titik kegiatan yang tetap kami jalankan, meskipun anggaran turun sekitar Rp104 miliar,” ujar Dede di Cikarang Pusat, Selasa (5/5/2026).
Penurunan anggaran dipengaruhi sejumlah kendala teknis dan regulasi. Dede menyebut kewajiban penggunaan e-Katalog versi 6 dengan skema mini kompetisi serta perubahan aturan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) memaksa pihaknya merevisi ulang perencanaan yang disusun tahun sebelumnya.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut menekan biaya konstruksi. Dampaknya, harga material seperti aspal, beton, dan lapisan pondasi agregat (LPA) ikut melonjak.
“Target panjang jalan otomatis terkoreksi. Dari rencana 1 kilometer, sekarang berpotensi hanya terealisasi sekitar 800 meter,” katanya.
Proses lelang proyek juga mengalami keterlambatan. Jika tahun lalu kontrak bisa dimulai Februari, tahun ini hingga awal Mei belum berjalan akibat penyesuaian regulasi. Pemkab menargetkan lelang dapat dilakukan pada akhir Mei 2026, baik melalui e-Katalog maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Secara keseluruhan, Kabupaten Bekasi memiliki 281 ruas jalan dengan panjang sekitar 1.077 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen dalam kondisi baik, sementara 30 persen atau sekitar 300 kilometer mengalami kerusakan.
Dengan kemampuan penanganan rata-rata 50 kilometer per tahun, pemerintah daerah membutuhkan waktu hingga enam tahun untuk menuntaskan jalan rusak, belum termasuk potensi kerusakan baru akibat minimnya pemeliharaan.
Prioritas pembangunan tahun ini difokuskan pada wilayah utara, khususnya Kecamatan Babelan dan Tarumajaya yang memiliki tingkat kerusakan tinggi.
Sejumlah ruas yang ditangani antara lain Jalan Baru Tanggul Bahagia dan Lingkar Babelan, serta ruas Bojong Karatan–Marunda dan Batas Kota Bojong Karatan–Buni Bakti.
Sementara itu, wilayah selatan difokuskan pada koridor Bojongmangu hingga Sukamukti yang berbatasan dengan Bogor. Pemerintah juga membuka akses partisipasi publik melalui platform digital untuk pelaporan jalan rusak.
“Seluruh kecamatan tetap mendapat intervensi, tapi prioritas kami berbasis tingkat kerusakan,” kata Dede.
Penulis : Devan
Editor : Priyatna
