Kabupaten Bekasi || Sangkakala 7
Pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil meraih peringkat ke-4 nasional dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024, untuk kategori Pemerintah Kabupaten.
Pencapaian membanggakan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, saat mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual di Command Center Diskominfosantik, pada Rabu (4/6/2025).
Sekda Dedy mendorong agar di tahun 2025 Pelayanan publik kepada masyarakat semakin optimal berbarengan dengan pelaporan standar pelayanan minimal yang semakin baik.
“Alhamdulillah, untuk tahun 2024 kita berhasil meraih peringkat keempat secara nasional dalam kategori pemerintah kabupaten. Ini tentu merupakan capaian yang patut kita syukuri,” ujar Sekda.
Meski demikian, Sekda Dedy menekankan bahwa capaian ini bukan akhir dari proses. Ia mendorong seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya dinas-dinas pengampu SPM, agar terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
“Saya sudah memberikan arahan kepada dinas pengampu agar segera melengkapi kekurangan-kekurangan, dan mempercepat perbaikan di berbagai bidang, terutama menjelang triwulan berikutnya hingga akhir 2025. Yang penting bukan hanya peringkat, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya implementasi nyata di lapangan, bukan hanya keberhasilan administratif di atas kertas. Menurutnya, rencana aksi yang konkret perlu disusun dan dijalankan dengan sungguh-sungguh, khususnya di sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“SPM ini harus memberikan dampak yang nyata. Pemerintah harus hadir dan bekerja secara terbuka serta terukur. Masyarakat harus bisa melihat dan merasakan langsung peningkatan layanan publik,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyinggung kondisi inflasi daerah. Menurutnya, meskipun saat ini Kabupaten Bekasi masih berada dalam posisi deflasi yang relatif aman, pemerintah tetap harus waspada terhadap fluktuasi harga sejumlah komoditas, seperti cabai, beras, dan telur.
“Kita terus melakukan langkah-langkah konkret seperti operasi pasar, intervensi harga, dan survei pasar mingguan agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Sekda menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan peningkatan pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara menyeluruh, efektif dan berkelanjutan.
Penulis : Asep
Editor : Priyatna
