BOGOR, JABAR || Sangkakala 7
Polemik masuknya ratusan ton sampah dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) ke fasilitas pengelolaan PT Aspex Kumbong di Cileungsi, Kabupaten Bogor, kian memanas. Kepala Desa Dayeuh, Jamhali BJ, SE, melayangkan ultimatum keras kepada perusahaan pengelola sampah tersebut lantaran dinilai beroperasi tanpa etika dan koordinasi dengan pemerintah desa maupun masyarakat setempat. Minggu,11/01/2026.
Jamhali menegaskan, aktivitas pengiriman sampah berlangsung tanpa komunikasi resmi, meski dampaknya langsung dirasakan oleh warga Desa Dayeuh. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai ironi yang tak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Ironis. Sampah sudah masuk, polemik sudah meledak di media, tapi sampai hari ini tidak pernah ada koordinasi resmi dengan pemerintah desa,” tegas Jamhali saat dikonfirmasi.
Menurutnya, sejak awal pihak desa telah memberi sinyal agar perusahaan menunjukkan itikad baik sebelum menjalankan aktivitas pengolahan sampah skala besar. Namun, peringatan tersebut dinilai diabaikan. Akibatnya, berbagai pertanyaan dan kekhawatiran warga tak pernah mendapatkan jawaban resmi.
“Warga mempertanyakan dampak lingkungan, limbah air lindi, lalu lintas kendaraan sampah, hingga potensi gangguan kesehatan. Semua itu tidak pernah dijelaskan secara terbuka oleh perusahaan,” ujarnya.
Jamhali menegaskan, jika situasi semakin tidak kondusif dan merugikan masyarakat, pemerintah desa tidak akan ragu mengambil langkah tegas. Penghentian aktivitas pengiriman sampah disebut sebagai opsi nyata.
“Kalau mengganggu lingkungan dan merugikan warga, kami siap menghentikan aktivitas tersebut. Pemerintah desa punya tanggung jawab melindungi masyarakat,” tandasnya.
Sikap keras Kepala Desa Dayeuh ini dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik pengelolaan sampah yang dianggap sepihak dan arogan, tanpa melibatkan unsur sosial dan lingkungan setempat.
Di sisi lain, PT Aspex Kumbong akhirnya angkat bicara. Melalui perwakilannya, Renaldi, pihak perusahaan mengakui belum melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Dayeuh.
“Kami memang belum sempat berkoordinasi. Hari ini kami berencana bertemu Kepala Desa untuk menjelaskan teknis pengelolaan sampah,” ujarnya.
Diketahui, ratusan ton sampah per hari dari Pemkot Tangerang Selatan dikirim ke PT Aspex Kumbong sebagai langkah darurat menyusul krisis sampah di wilayah tersebut. Namun, kebijakan ini memicu penolakan di sejumlah titik.
Sebelumnya, warga di sekitar TPA Cilowong juga melakukan protes keras, menolak masuknya sampah Tangsel akibat minimnya sosialisasi, lemahnya koordinasi, serta kekhawatiran pencemaran lingkungan, khususnya dari limbah air lindi.
Masuknya sampah lintas daerah tanpa kesiapan sosial dan lingkungan kini dinilai sebagai bom waktu. Jika tidak segera diselesaikan secara transparan dan melibatkan masyarakat, konflik terbuka antara warga, pemerintah desa, dan perusahaan disebut tak terhindarkan.
Penulis : KB-040
Editor : Priyatna
