Foto : Bupati Masinton Pasaribu, menyampaikam sambutannya dalam kegiatan Workshop Menata Ulang Kabupaten Tapteng dan Ekosistem Batang Toru, Selasa (12/5/2026). (Sangkakala 7/ist)
Sangkakala 7 || Kabupaten Tapteng, Sumut
Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menegaskan pentingnya langkah nyata dalam menata kembali wilayah Kabupaten Tapteng dan Ekosistem Batang Toru pascabencana.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Workshop Menata Ulang Kabupaten Tapteng dan Ekosistem Batang Toru, yang diselenggarakan di GOR Pandan, Selasa (12/5/2026).
Dalam paparannya, Masinton Pasaribu menyoroti kondisi geografis Tapanuli Tengah yang didominasi perbukitan hingga mencapai 60 persen. Ia menyayangkan banyaknya alih fungsi lahan di kawasan lereng yang sangat agresif, dimana hutan ditebang dan dijadikan perkebunan sawit, tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan.
“Pembicaraan kita hari ini adalah upaya penyelamatan ke depan. Apa yang kita rencanakan hari ini adalah upaya menghidupi generasi mendatang supaya mereka aman dan selamat. Kita harus datang dengan cara pandang baru, jangan lagi berpikir seperti sebelum bencana,” tegas Masinton.
Bupati menambahkan, peristiwa pada 25 November 2025 lalu merupakan pelajaran pahit akibat pembangunan yang tidak berbasis lingkungan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan ke depan wajib berbasis mitigasi, dimana setiap tindakan harus dikaji dampaknya terhadap potensi bencana.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Pendidikan telah diarahkan untuk menyusun modul ajar pengenalan kebencanaan. Upaya ini bertujuan agar anak-anak di Tapteng memiliki pemahaman mitigasi sejak usia dini.
“Bencana yang terjadi harus menjadi pelajaran. Kita harus punya komitmen yang kuat bagaimana mengatasinya melalui edukasi yang berkelanjutan,” timpal Masinton.
Workshop menghadirkan berbagai pakar dan pemangku kepentingan untuk memberikan pemaparan komprehensif diantaranya, BPBD Tapteng mengenai penanganan darurat dan pemetaan resiko, Heri Prasetio (Praktisi Tata Ruang) mengenai desain wilayah aman bencana.
Kemudian, Elvina Rosinta Dewi (Kabid KSDA Wilayah II Siantar) mengenai konservasi sumber daya alam, Edward Darmansyah (Dinas PKP Provsu) mengenai penataan kawasan permukiman, Zainuddin, SP (DLHK Provsu) mengenai pengawasan dan penegakan hukum Kehutanan, serta Direktur Eksekutif WALHI Nasional mengenai advokasi lingkungan hidup.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
