Ket Foto : Ketua Persatuan Generasi Muda (PGM) Kabupaten Labuhanbatu Utara, Khamil Chandra Hasibuan. (Sangkakala 7/KB-070). (11/05/2026).
Sangkakala 7 || Kabupaten Labura, Sumut
Ditengah kebijakan efisiensi anggaran yang telah diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengendalian dan penghematan belanja negara maupun daerah, publik justru dihadapkan pada realitas yang kontradiktif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Menurut Khamil Chandra Hasibuan Ketua Persatuan Generasi Muda (PGM) Kabupaten Labuhanbatu Utara, bahwa berdasarkan data pengadaan, jasa dan barang mulai Januari hingga Juni 2026, tercatat total belanja mencapai sekitar Rp576.835.425 melalui 31 paket pengadaan dengan metode e-purchasing, pengadaan langsung, dan pengadaan yang dikecualikan dengan menggunakan sumber dana APBD 2026.
Adapun sejumlah realisasi anggaran yang menjadi sorotan publik di antaranya, Belanja sewa hotel sebesar Rp84.000.000, Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp60.518.000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik sebesar Rp45.000.000, Belanja pemeliharaan kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp43.500.000, Belanja pemeliharaan kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp40.000.000, Belanja alat dan bahan perlengkapan kantor sebesar Rp34.554.375, Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebesar Rp32.900.000, Belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp31.200.000, Belanja jasa tenaga sopir sebesar Rp30.000.000, dan Belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp28.800.000
Selain itu juga Khamil Chandra Hasibuan juga menambahkan, bahwa terdapat pula sejumlah pengadaan lainnya seperti, Belanja pakaian olahraga sebesar Rp16.625.000, Belanja pakaian paskibra sebesar Rp14.685.500, Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp15.708.000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp12.105.000 dan Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp10.000.000
Data pengadaan tersebut juga menunjukkan berbagai paket rutin lainnya, mulai dari alat tulis kantor, bahan cetak, perlengkapan komputer, benda pos, natura dan pakan, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan hotel, konsumsi rapat, kendaraan dinas, serta berbagai belanja operasional internal dinilai tidak mencerminkan semangat efisiensi anggaran sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia.
Kondisi ini memicu pertanyaan serius dari kalangan pemuda dan masyarakat mengenai arah prioritas penggunaan anggaran daerah.
Dimana anggaran yang seharusnya difokuskan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembinaan ideologi kebangsaan, penguatan wawasan kebangsaan, ketahanan sosial, pembinaan kerukunan umat beragama, serta program pemberdayaan masyarakat lainnya, justru terkesan lebih banyak terserap pada belanja internal birokrasi.
Ironisnya, di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran secara nasional, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara, Bapak Jimmy Maulana, dinilai tidak menunjukkan kepatuhan terhadap arahan dan instruksi Presiden Republik Indonesia.
Atas dasar tersebut, Ketua PGM Labuhanbatu Utara, Khamil Chandra Hasibuan, dengan tegas menyatakan akan melaksanakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah, dan mendesak Bupati Labuhanbatu Utara untuk memberhentikan Kepala Kesbangpol Kabupaten Labuhanbatu Utara.
• Mendesak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk memeriksa Kepala Kesbangpol Kabupaten Labuhanbatu Utara, karena diduga melakukan KKN terkait penggunaan anggaran,
• Mendesak Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran Kesbangpol Labura,
• Mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Labuhanbatu, untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap Kepala Kesbangpol Kabupaten Labuhanbatu Utara karena diduga melakukan KKN.
Aksi yang akan digelar nantinya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan keberpihakan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan semata-mata kepentingan birokrasi internal, kata ketua Persatuan Generasi Muda (pgm) dengan semangat berapi-api.
Penulis : KB-070
Editor : Priyatna
