Humbahas, Sumut || Sangkakala 7
Sebanyak 25 orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dan perusakan di Sarsiantar, Desa Matiti, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Kamis (12/11/2026).
Pelimpahan tersangka beserta barang bukti atau Tahap II tersebut dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Humbang Hasundutan setelah sembilan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU.
Berdasarkan keterangan Polres Humbahas, kesembilan perkara tersebut tercatat dalam laporan polisi dengan nomor LP/B/132/XI/2026, LP/B/133/XI/2026, LP/B/135/XI/2026, LP/B/136/XI/2026, LP/B/137/XI/2026, LP/B/138/XI/2026, LP/B/139/XI/2026, LP/B/140/XI/2026, dan LP/B/141/XI/2026.
Peristiwa yang menjadi dasar penanganan perkara tersebut dilaporkan terjadi di Sarsiantar, Desa Matiti, Kecamatan Doloksanggul, pada September 2026.
Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K., melalui Kasat Reskrim AKP Hitler Hutagalung, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penyerahan Tahap II merupakan bagian dari proses penegakan hukum setelah penyidik menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh JPU.
“Melalui penyerahan Tahap II ini, tanggung jawab terhadap para tersangka dan barang bukti secara resmi beralih dari penyidik kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” jelas AKP Hitler Hutagalung.
Ia menegaskan, Polres Humbahas berkomitmen menjalankan proses penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan kepastian hukum serta keadilan.
Dengan selesainya penyerahan Tahap II, penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan JPU untuk mempersiapkan proses penuntutan sesuai ketentuan perundang-undangan.
P-21 menandakan berkas perkara telah lengkap secara formil dan materil menurut penilaian JPU. Namun, hal tersebut bukan berarti para tersangka telah dinyatakan bersalah.
Pembuktian kesalahan tetap menjadi kewenangan pengadilan.
Penulis : Charles Sihombing
Editor : Priyatna
