Copot !!!! Jabatan H. Aep Sapuzaman S.Ag sebagai Kepala UPT Asrama Haji Bekasi.
KOTA BEKASI | Sangkakala.tv –
Acara Konferensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Se-Jawa Barat yang dilaksanakan di Aula UPT Asrama haji bekasi sejak hari Senin tgl 8 Nop s/d Rabu tgl 10 Nop 2021 diwarnai kericuhan hingga merusak Fasilitas Kantor UPT Asrama Haji Bekasi.
Ketua PMII Cabang Karawang Riri Reza Anshori menegaskan, pimpinan sidang tidak tegas dalam mengambil keputusan dan mendudukkan perkara sesuai dengan konstitusi PMII.
Lanjut Reza, nantinya PB PMII akan dijadikan alat adu domba untuk kader PMII di Jawa Barat. Jangan biarkan PB PMII jadi alat adu domba,”tegasnya Reza Anshori.
Kasus kericuhan berawal dari :
• Pertama ;
Kasus yang sangat mencolok yaitu Cabang Kabupaten Bandung yang proses Konfercabnya bermasalah, dan ada sengketa yang diajukan kepada PB PMII. Hal itu belum masuk dalam proses pleno PB PMII. “Secara diam-diam cabang tersebut telah memiliki SK yang sah dari PB PMII.
Ini adalah gambaran bahwa PB PMII tidak taat dan patuh terhadap konstitusi dan mekanisme organisasi,”ungkap Reza Anshori.
• Kedua ;
Kasus Ketua cabang Purwakarta yang mengalami gugatan dari komisariat dan rayon akibat terpilih secara inkonstitusional. Tidak sesuai syarat calon Ketua Cabang. “Hari ini statusnya sebagai peserta sidang, walaupun pengajuan gugatan belum diproses oleh PB PMII,”ucap Reza.
Reza meminta, kepada pimpinan sidang delegasi PB PMII agar bertindak tegas supaya bisa mencerminkan keteladanan dari PB PMII itu sendiri.
Hasil investigasi dilapangan sejak awal acara konferensi PMII Se-Jawa Barat berlangsung pada Senin tgl 8 Nop 2021, sudah kelihatan adanya Mobil Water Canon dan beberapa Petugas aparat keamanan dari Polres Bekasi siaga berjaga-jaga dilokasi Asrama Haji Bekasi.
Hal ini telah menunjukkan, adanya indikasi yang mungkin bisa terjadi kericuhan selama acara tersebut berlangsung.
Seharusnya H. Aep Saepuzaman S.Ag selaku Kepala UPT Asrama Haji Bekasi bijak untuk menyikapi, dan menolak untuk bisa tidaknya diadakan acara dimaksud.
Terjadinya kericuhan dan kekacauan sangat merugikan UPT Asrama Haji Bekasi itu sendiri.
Masyarakat publik pun tau bahwa Fasilitas Gedung Asrama Haji Bekasi, memang sering disewakan dan digunakan oleh masyarakat umum, dalam hal melakukan acara-acara, seperti ; seminar, pameran, resepsi pernikahan.
Yang menjadi pertanyaan, Apakah acara Kongres Partai Politik dan Musda Ormas maupun pertemuan- pertemuan lainnya di perbolehkan menggunakan Asrama Haji Bekasi, yang dianggap bertentangan dengan aturan /SoP UPT asrama haji bekasi diperbolehkan ?
Semua kebijakan nya berada pada Kepala UPT sebagai penanggung jawab baik secara Teknis maupun Administrasinya.
Fakta membuktikan bahwa Demonstrasi Kelompok yang tidak bertanggung, mengakibatkan Kericuhan dan Kerusakan gedung Asrama Haji Bekasi.
Hal ini sangat menarik perhatian publik secara luas atas peristiwa acara konferensi PMII Se-Jawa Barat yg dilaksanakan di Aula UPT Asrama Haji Bekasi sejak hari senin tgl 8 Nop s/d Rabu tgl 10 Nop 2021 diwarnai kericuhan hingga merusak Fasilitas Kantor UPT AHB.
Dengan adanya Mobil Water Canon dan beberapa petugas aparat keamanan yg berjaga jaga dilokasi Asrama Haji Bekasi, tentunya H. Aep Saepuzaman S.AgKepala UPT AHB, seharusnya sudah mengetahui akan terjadi kericuhan dalam acara tersebut.
* Siapa yang bertanggung jawab atas beban anggaran akomodasi dan pengamanan selama kongres, sejak Senin tgl 8 Nop s/d Rabu tgl 10 Nop 2021 ?
Menurut informasi sekitar 15 ruang kamar tidur berikut ruang aula rapat yang digunakan selama berlangsungnya acara kongres tersebut.
* Apakah pelaksanaan acara Konferensi PMII Se-Jawa Barat yg dilaksanakan di Aula UPT Asrama Haji Bekasi sejak hari senin tgl 8 Nop s/d Rabu tgl 10 Nop 2021 berbayar (Sewa) atau digratiskan oleh Kepala UPT Asrama Haji Bekasi ?
* Jika fasilitas gedung Asrama Haji Bekasi tersebut disewa, tentu akan distor ke kas pendapatan UPT AHB.
* Sebaliknya, jika fasilitas gedung diberikan secara gratis, siapa yang bertanggung jawab atas pemanfatan fasilitas gedung selama 3 hari dan membayar kerugian atas kerusakan yg terjadi saat Acara Konferensi PMII Cabang Jawa Barat ?
Kenapa Kepala UPT AHB yang baru dilantik H. Aep Saepuzaman S.Ag memberi izin, bahkan diduga memfasilitasi pelaksanaan acara tersebut dilaksanakan dengan menyiapkan sarana dan prasarana milik pemerintah Kemenag….ada Apa… ?, pada hal sudah mengetahui adanya Water Canon dan pengamanan dari polres Bekasi.
Setiap perbuatan dan Tindakan pasti ada sanksi hukum nya.
Salasatunya Kementerian Agama Cq.Dirjen PHU dan Sekjen Kemenag harus segera bertindak Tegas untuk segera “Mencopot Jabatan H. Aep Saepuzaman S.Ag sebagai Kepala UPT Asrama Haji Bekasi”.
Adapun alasan pencopotannya yakni ;
• SK Penetapan dari Kementrian Agama ditanda tangani a/n Sekjen Kemenag tertanggal 30 September 2021, sedangkan pelantikannya pada tanggal 14 Oktober 2021, terkesan SK tersebut sudah masuk angin.
• Dlm SK tertanggal 30 September 2021 atas nama Sekjen, sementara Dirjen defenitif baru dilantik tgl 2 Oktober 2021.
• SK tsb mendahului adanya Dirjen, tetapi Kepala UPT dilantik oleh Dirjen tgl 14 oktober 2021.
• Pangkat/golongan H. Aef Saepuzaman, S. Ag Kepala UPT Asrama Haji yang baru ini, berada dibawah Kasubag Keuangan dgn Gol pangkat lVa.
• Kepegawaian pun belum menerima Salinan Putusan SK Pengangkatan termasuk Berita acara pelantikannya, berikut fakta integritas serta Surat Perintah Tugas sesuai aturan yang berlaku.
• Pada laman https://berita.asramahajibekasi.com/ , bahwa Pelantikan Kepala UPT Asrama Haji tertulis 14 Oktober 2021. Tetapi aneh bin ajaibnya, bahwa tanggal dan bulan penayangan pemberitaan pada 13 September 2021, satu bulan lebih awal.
SK Pengangkatan atau Penempatan H. Aef Saepuzaman, S. Ag., Nomor ; 041696/B ll/3/2021, tertanggal 30 September 2021 yang ditanda tangani atas nama Sekjen Kemenag, sebagai Kepala UPT Asrama Haji Bekasi, patut ditindak lanjuti untuk diuji secara hukum Prosedur dan keabsahan SKnya Asli atau Palsu ?
• Rusaknya fasilitas Gedung, saat berlangsungnya Konferensi PMII Se-Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi.
• Pertanggungjawaban sarana dan prasarana beban biaya anggaran yang terjadi selama pelaksanaan dan pengamanan Konferensi PMII.
* Apakah Kepala UPT Asrama Haji Bekasi H. Aep Sapuzaman S.Ag, mampu bekerja secara profesional dan proporsional dalam membuat Kebijakan yang baik serta bertanggung jawab dalam mengelola dan belanja anggaran tanpa korupsi ?
🔥 Jangan sampai harus menunggu waktu dan saat nya UPT AHB amburadul, barulah ada tindakan dari Menteri Agama Cq.Dirjen PHU !
(HMA)
