KAB. BEKASI || SANGKAKALA 7 –
Adikarya Parlemen :
Irpan Haeroni SE, Anggota Komisi ll DPRD Provinsi Jabar.
Keberpihakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih rendah kepada nelayan.
Hal ini dapat di lihat masih rendahnya alokasi anggaran yang disediakan untuk membantu peningkatan produktivitas nelayan.
Irpan Haeroni SE, Anggota Komisi ll DPRD Provinsi Jabar, mengatakan, Nelayan perlu mendapat perhatian. Di mana keterbatasan pengetahuan, keterbatasan sarana prasarana dan modal menjadi kendala bagi masyarakat untuk bisa berkembang dan meningkatkan produktivitas, Sabtu 19/11/2022.
Pemerintah Provinsi, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, di harapkan memberikan perlindungan kepastian usaha berkelanjutan bagi nelayan.
Mengembangkan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan melalui pengembangan potensi nelayan dan keluarga nelayan.
Dalam lampiran UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat enam sub urusan pemerintah provinsi di bidang kelautan dan perikanan.
Dengan kewenangan tersebut, maka peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan merupakan hal yang mutlak, sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan program yang berkaitan dengan nelayan.
Lebih dalam, Irpan Politisi dari Partai Gerindra, menegaskan : Kelautan dan perikanan mempunyai potensi yang luar biasa untuk terus maju, berkembang dan menjadi sektor penopang perekonomian masyarakat Jawa Barat dan khususnya Kabupaten Bekasi.
(R-002)
