KAB. BEKASI || Sangkakala7.tv
Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkimtan) tahun ini akan memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 2.500 unit dan membangun 1.650 unit sarana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).
Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir mengatakan, program Rutilahu dan SPALD-S untuk tahun 2023 ini sudah mulai berjalan. Hal itu bertujuan untuk menjangkau para penerima manfaat yang kondisi rumahnya sudah tidak layak huni, termasuk pembangunan sarana MCK terhadap warga yang tidak memiliki SPLAD-S di rumahnya.
“Untuk SPALD-S yang dari anggaran APBD Murni kita ada alokasi kurang lebih 820 unit pembuatan MCK/SPALD-S dan dari program DAK sebanyak 830 jadi totalnya 1.650 unit. Adapun terkait Rutilahu kita dari APBD akan memperbaiki sebanyak 2.500 unit yang tersebar di 23 kecamatan masing-masing 15 unit per-desa,” ucap Nur Chaidir, Rabu (17/05/23).
Chaidir mengatakan, pihaknya bersama dinas terkait sudah melakukan survei kepada keluarga penerima manfaat. Dia menegaskan, kolaborasi antar dinas dalam memvalidasi para penerima manfaat sudah sesuai dengan tujuan dari kedua program tersebut. Hal itu juga menjadi kunci penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan intervensi terhadap kemiskinan ekstrem dan stunting di Kabupaten Bekasi.
“Untuk di Desa Sindangmulya program Rutilahu ada 15 penerima manfaat dan untuk SPALD-S kurang lebih ada 80 penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk menjamin agar masyarakat dapat hidup layak melalui program-programnya,” katanya.
Kepala Desa Sindangmulya, Selpia Indriyani menyambut baik program yang membantu warganya dari tahun ke tahun secara berkelanjutan demi mengeliminasi kemiskinan ekstrem dan kasus stunting di desanya.
“Alhamdulillah hari ini kita dapat menyaksikan sendiri kebahagiaan masyarakat kita yang rumahnya akan diperbaiki dan juga ada yang akan dibangun sarana MCK. Melalui program ini maka dapat dipastikan bahwa masyarakat kategori miskin kita terjangkau oleh pemerintah,” jelas Selpia.
Kedua program tersebut, lanjut Selpia, merupakan poin yang sangat penting untuk mendukung tersedianya sarana dan prasarana yang kaitannya dengan keberlangsungan hidup masyarakat secara layak dan normal.
“Kondisinya memang sangat memperhatikan, ada yang rumahnya sudah bocor dan dindingnya yang semi permanen dari kayu dan bilik. Terlebih bagi masyarakat yang tidak memiliki sarana MCK, harus menumpang ke saudara dan tetangganya. Alhamdulillah mulai dari sekarang kondisi itu sudah tidak akan lagi terjadi,” ujarnya.
(ASP)
