Anggota PPS Tersandung Kasus Narkotika, KPU Tapteng Dinilai Kotori Muka Sendiri

- Redaktur

Senin, 24 Juni 2024 - 16:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket. foto : Wakil Sekretaris DPD LIRA Tapteng, Sefri Fernando Siahaan.(Sangkakala7.tv/Dzulfadli Tambunan

Tapteng, Sumut || Sangkakala7.tv
Tertangkapnya salah satu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2014 di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika, memantik reaksi keras dari berbagai elemen kemasyarakatan.

KPU Tapanuli Tengah dituding tidak profesional dan terkesan asal-asalan dalam rekrutmen badan adhoc Pilkada 2024. Tudingan ini bukan tanpa alasan. Jika rekrutmen PPK dan PPS sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, badan adhoc Pilkada 2024 tidak akan pernah tersandung kasus narkotika.

“KPU Tapteng mengotori muka sendiri. Inilah jika perekrutan dilakukan tidak profesional,” kata Wakil Sekretaris DPD LIRA Tapteng, Sefri Fernando Siahaan, Senin (24/6/2024).

Diterangkan, PPK dan PPS merupakan sekelompok badan yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan Pemilu. Bagi masyarakat yang mendaftar dan berniat menjadi Anggota PPK dan PPS, harus memenuhi dan menyertakan beberapa dokumen persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan beberapa persyaratan yang salah satu diantaranya, mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

“Jika aturan ini dilaksanakan, kita yakin badan adhoc terpilih tidak akan tersandung kasus narkotika,” tegas Sefri.

Dalam kasus ini, sambung Sefri, kinerja KPU Tapteng patut untuk dipertanyakan, terkait sejauh mana penerapan persyaratan ‘bebas dari penyalahgunaan narkotika’ dalam rekrutmen badan adhoc Pilkada 2024. Apakah badan adhoc terpilih menyertakan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, atau persyaratan tersebut hanya sebagai formalitas.

“Ini harus kita pertanyakan. Dari aturan yang telah ditetapkan, setiap badan adhoc terpilih seharusnya menyertakan surat keterangan bebas penyalagunaan narkotika dari instansi berwenang,” pungkas Sefri.

Ketua KPU Tapteng, Wahid Pasaribu, yang dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, belum berhasil dikonfirmasi.

Jurnalis : Dzulfadli Tambunan
Redaktur : Priyatna

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Polres Humbahas Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Solar Bersubsidi Di Pollung
Kejari dan Pemkab Humbahas Hadirkan Jaksa Sahabat Pendidik, Guru Bisa Konsultasi Hukum
KPK Periksa Wakil Bupati dan Sekda Bogor Terkait Dugaan Korupsi Upah Pungut Pajak
Kejari Humbang Hasundutan Lantik Enam Pejabat Eselon V, Ini Nama dan Jabatannya
Polsek Kualuh Leidong Gempur Sarang Narkoba di Sei Sentang, Kecamatan Kualuh Hilir
Gerebek Sarang Narkoba di Batubara, Polisi Sita 111 Gram Sabu dan Uang Tunai Rp 127 Juta
80 Pil Ekstasi Disita dari Tempat Parkiran Hiburan Malam Singapore Land
Kapolsek VII Koto Ilir Turun ke Lokasi Dugaan PETI, Tak Ditemukan Aktivitas Saat Sungai Surut
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:16 WIB

Polres Humbahas Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Solar Bersubsidi Di Pollung

Rabu, 28 Oktober 2026 - 22:44 WIB

Kejari dan Pemkab Humbahas Hadirkan Jaksa Sahabat Pendidik, Guru Bisa Konsultasi Hukum

Rabu, 28 Oktober 2026 - 09:54 WIB

KPK Periksa Wakil Bupati dan Sekda Bogor Terkait Dugaan Korupsi Upah Pungut Pajak

Senin, 26 Oktober 2026 - 17:52 WIB

Kejari Humbang Hasundutan Lantik Enam Pejabat Eselon V, Ini Nama dan Jabatannya

Rabu, 21 Oktober 2026 - 23:20 WIB

Polsek Kualuh Leidong Gempur Sarang Narkoba di Sei Sentang, Kecamatan Kualuh Hilir

Berita Terbaru

Parlemen

ENAM FRAKSI DPRD HUMBAHAS SOROTI RAPBD TAHUN 2027

Jumat, 30 Okt 2026 - 22:50 WIB

Pemerintahan

Sekdakab Tapteng Tutup Lomba Bertutur Tingkat SD/MI

Kamis, 29 Okt 2026 - 21:38 WIB