KPU Tapteng Didesak Tes Urine PPK dan PPS

- Redaktur

Selasa, 25 Juni 2024 - 14:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ket. foto : Wakil Sekretaris DPD LIRA Tapteng, Sefri Fernando Siahaan.(Sangkakala7.tv/Dzulfadli Tambunan)

Tapteng, Sumut || Sangkakala7.tv
Wakil Sekretaris DPD LIRA Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sefri Fernando Siahaan, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapteng, melakukan tes urine kepada seluruh PPK dan PPS Pilkada 2024. Desakan ini untuk menindaklanjuti tertangkapnya seorang oknum PPS atas dugaan penyalahgunaan narkoba.

“Ini memberikan citra negatif bagi penyelenggara. Untuk itu, kita mendesak KPU Tapteng melakukan tes urine kepada seluruh PPK dan PPS,” kata Sefri, di Pandan, Selasa (25/6/2024).

Sefri mengaku prihatin dan kecewa dengan kejadian yang mencoreng nama penyelenggara Pemilu, yang notabenennya merupakan ujung tombak terselenggaranya Pemilu yang damai dan berkualitas. Oleh karena itu, ia meminta KPU Tapteng melakukan pemecatan jika oknum PPS tersebut terbukti bersalah.

“Segera pecat, agar pelaksanaan tahapan Pilkada tidak terganggu,” imbuh Sefri.

Menurut Sefri, kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum PPS Kelurahan Pinangsori berinsial AFL, akan menimbulkan dampak buruk bagi penyelenggara lainnya. Pengguna narkoba yang kecanduan akan mempengaruhi yang lain untuk konspirasi.

“Pemakai narkoba dipastikan tidak akan mampu secara jasmani dan rohani, menjadi petugas penyelenggara Pemilu. Kita mendesak KPU Tapteng melakukan tes urine kepada Anggota PPK dan PPS se Kabupaten Tapanuli Tengah. Jika terindikasi, segera ambil tindakan,” tegasnya.

Terkait desakan tes urine, Komisioner KPU Tapteng Divisi SDM dan Parmas, Fahri Zulamin Rambe, yang dikonfirmasi di kantornya menyebutkan, pihaknya bekerja sesuai petunjuk teknis (juknis). Jika juknisnya menyampaikan tidak ada medis, KPU Tapteng tidak mungkin memaksakan, karena akan menimbulkan beban biaya yang memberatkan.

“Kita bekerja sesuai juknis. Kalau juknisnya tidak ada, tidak mungkin kita paksakan. Ujung-ujungnya akan menimbulkan beban biaya kepada masyarakat,” tuturnya.

Jurnalis : Dzulfadli Tambunan
Redaktur : Priyatna

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Polres Humbahas Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Solar Bersubsidi Di Pollung
Kejari dan Pemkab Humbahas Hadirkan Jaksa Sahabat Pendidik, Guru Bisa Konsultasi Hukum
KPK Periksa Wakil Bupati dan Sekda Bogor Terkait Dugaan Korupsi Upah Pungut Pajak
Kejari Humbang Hasundutan Lantik Enam Pejabat Eselon V, Ini Nama dan Jabatannya
Polsek Kualuh Leidong Gempur Sarang Narkoba di Sei Sentang, Kecamatan Kualuh Hilir
Gerebek Sarang Narkoba di Batubara, Polisi Sita 111 Gram Sabu dan Uang Tunai Rp 127 Juta
80 Pil Ekstasi Disita dari Tempat Parkiran Hiburan Malam Singapore Land
Kapolsek VII Koto Ilir Turun ke Lokasi Dugaan PETI, Tak Ditemukan Aktivitas Saat Sungai Surut
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:16 WIB

Polres Humbahas Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Solar Bersubsidi Di Pollung

Rabu, 28 Oktober 2026 - 22:44 WIB

Kejari dan Pemkab Humbahas Hadirkan Jaksa Sahabat Pendidik, Guru Bisa Konsultasi Hukum

Rabu, 28 Oktober 2026 - 09:54 WIB

KPK Periksa Wakil Bupati dan Sekda Bogor Terkait Dugaan Korupsi Upah Pungut Pajak

Senin, 26 Oktober 2026 - 17:52 WIB

Kejari Humbang Hasundutan Lantik Enam Pejabat Eselon V, Ini Nama dan Jabatannya

Rabu, 21 Oktober 2026 - 23:20 WIB

Polsek Kualuh Leidong Gempur Sarang Narkoba di Sei Sentang, Kecamatan Kualuh Hilir

Berita Terbaru

Parlemen

ENAM FRAKSI DPRD HUMBAHAS SOROTI RAPBD TAHUN 2027

Jumat, 30 Okt 2026 - 22:50 WIB

Pemerintahan

Sekdakab Tapteng Tutup Lomba Bertutur Tingkat SD/MI

Kamis, 29 Okt 2026 - 21:38 WIB