Kabupaten Bekasi || Sangkakala 7
Advertorial :
Fatma Hanum Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi IV, Fraksi PKS jelang akhir periode jabatan eksekutif dan legislatif 2019-2024, sangat berharap agar peran Bupati sebagai pemimpin daerah terpilih lebih memperhatikan bidang pelayanan dasar seperti pendidikan itu sangat penting sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.
Fatma Harun yang biasa di sapa Umi Harun melalui sambungan telepon, pada hari Senin, 22 Juli 2024 perihal aktivitas dasar pendidikan di tahun ajaran baru 2024-2025 di Kabupaten Bekasi.
Pertama, “Bupati terpilih nanti diharapkan memperhatikan tentang ketersediaan sekolah-sekolah untuk menampung lulusan dari Sekolah Dasar ke SMPN,
Yang ke dua, mempersiapkan exit nya atau jalan keluarnya seperti apa, misalnya ; bantuan beasiswa di perbanyak agar anak-anak yang tidak atau terlempar dari zonasi atau apapun itu bisa sekolah di swasta tapi dengan bantuan beasiswa,” ujarnya.
Tentang guru honorer yang demo dirinya mengatakan, “masalah nya guru honorer itu terkait dengan aturan diatas tentang undang-undang, tentang keputusan salah satunya keputusan Kemendagri, jadi istilahnya ; Pertama itu bukan wilayah kita” jelasnya.
Kedua terkait dengan solusi, sebenarnya setiap daerah itu sebenarnya punya hak buat diskresi, buat menyelesaikan permasalahan di daerahnya.
Kalau misalnya dari tenaga P3K dan PNS belum mampu memenuhi pelayanan pendidikan di Kabupaten Bekasi, mestinya ada aturan yang dibuat dari Bupati, dia berhak untuk punya diskresi untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan sebagai bentuk urusan dasar pemerintah daerah agar bisa terlaksana.
Buatlah keputusan Bupati, misalnya ; untuk diadakan honorer yaaaa tentunya berdampak pada anggaran APBD.
Sementara itu untuk batasan umur siswa sekolah yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, kita cuman Given aja, ya dalam artian menerima aja, ya itu sudah keputusan atas.
Kembali lagi, kalau kita mau menggunakan atau membuat keputusan lagi yang tidak sesuai dengan keputusan Mentri atau yang di atas berarti kita harus berani lagi membuat keputusan khusus, tegasnya.
Sebagai penutup pembelajaran untuk nilai raportnya yang terkadang tidak sesuai sehingga ada istilah “di dongkrak biar bisa lulus”
Sebagi Pendidik dan juga Anggota DPRD Umi menjelaskan “Bukan soal angka-angka yang di dongkrak, kalau saya lebih kurikulum merdeka itu bagus banget, bagi saya yaaa karena kita sebagai pendidik punya kekuasaan untuk mendidik dan mengantarkan anak-anak pada posisi perkembangan nya harus dicarikan metode khusus ke setiap siswa,” jelas nya.
Jurnalis : Nur Haris Sukarno
Redaktur : Priyatna
