Foto : Bupati dan Wakil Bupati Tapteng menyerap aspirasi dan keluhan nelayan tradisional, Sabtu (14/6/2025). (Sangkakala 7/Dinas Kominfo Tapteng)
Tapteng, Sumut || Sangkakala 7
Difasilitasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, didampingi Wakil Bupati Mahmud Efendi, menyerap aspirasi dan keluhan nelayan tradisional.
Nelayan tradisional mengeluhkan maraknya praktik illegal fishing di perairan laut Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga mengurangi kesempatan bagi nelayan tradisional melakukan penangkapan ikan, dan berdampak pada keberlanjutan industri perikanan.
“Ini akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan sumber daya alam di sektor perikanan dan perairan,” ujar Addin pardede, salah seorang nelayan, dalam acara silaturahmi yang dilaksanakan di RM Sangap Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Sabtu (14/6/2025).
Addin menyampaikan, akibat praktik illegal fishing membuat ekosistem laut menjadi rusak dan hasil tangkapan menjadi menurun.
“Kehidupan kami tergantung kepada hasil tangkapan di laut. Itulah ladang kami untuk menghidupi keluarga,” keluh Addin.
Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan para nelayan tradisional. Salah satunya dengan membuat rabo, sebagai tempat tinggal ikan. Akan tetapi, semua itu tidak berdampak siginifikan akibat pukat trawl dan kegiatan bom ikan.
“Jadi kami meminta tolong kepada bupati dan wakil bupati untuk menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi ini,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Masinton Pasaribu mengatakan jika pihaknya tidak ingin alam Tapanuli Tengah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,
Masinton menyebutkan, kehadirannya bersama wakil bupati untuk mendengarkan secara langsung aspirasi dan keluhan yang dirasakan oleh para nelayan.
Banyak informasi tentang praktik ilegal fishing yang dilakukan kapal pukat trawl, bom ikan, air mas, serta tindakan lainnya.
“Saya hadir bersama wakil bupati untuk mewujudkan keadilan sosial, melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan,” kata Masinton.
Masinton juga memastikan, Pemkab Tapteng mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif, dengan mengelola sumber daya alam dan potensi lainnya secara berkelanjutan.
“Kami ingin nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dengan laut untuk hidup sejahtera. Kita akan membangun Tapanuli Tengah adil untuk semua, lestari dan berkeadaban. Tapteng Naik kelas itu tidak hanya sekedar jargon tetapi sebagai spirit untuk membangun daerah kita ini,” tegas Masinton.
Diungkapkan, kewenangan Pemkab Tapteng hanya sampai pantai. Untuk wilayah laut merupakan kewenangan Kementerian.
Walaupun demikian, Masinton berjanji akan melakukan koordinasi dan akan mengundang para stakeholder terkait, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kita akan melakukan berbagai upaya untuk melindungi perairan laut Tapteng agar tetap lestari, dan nelayan bisa mendapatkan hasil tangkapan yang memuaskan,” sebut Masinton.
“Kami tidak ingin kejadian kelam di masa lalu akibat kekecewaan masyarakat terjadi lagi. Kami tidak ingin konflik terjadi lagi,” sambungnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Mahmud Efendi mengajak seluruh nelayan kecil untuk menyatukan pandangan dan persepsi mencegah praktik ilegal fishing.
Ia meminta nelayan tradisional untuk bersatu. Berani bersuara dan menyampaikan tindakan oknum- oknum pelaku praktik ilegal fishing.
“Pemkab Tapteng akan selalu hadir untuk melayani masyarakat. Jangan takut diintimidasi. Sekarang bukan zamannya lagi yang begitu,” koar Mahmud.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
