Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mendukung Percepatan Transformasi Digital

- Redaktur

Minggu, 15 Februari 2026 - 10:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Adikarya Parlemen:
H. Irpan Haeroni, SM, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Bekasi || Sangkakala 7
H. Irpan Haeroni SE, anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengatakan, percepatan transformasi digital mengubah cara bangsa ini membaca sejarah dan membangun masa depan menghadapi tantangan baru.

Percepatan transformasi digital untuk mendukung sasaran pembangunan, dengan digitalisasi, pemerintah dapat bekerja lebih tepat, efisien, dan transparan. Karena itu perlu fondasi data yang kuat serta strategi yang jelas agar transformasi digital berjalan terarah, kata Irpan di Perumahan Bhagasasi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu 15 Februari 2026.

Transformasi digital tidak boleh membuat bangsa ini lupa bahwa identitas dibangun bukan hanya lewat data dan teknologi, tetapi juga melalui simbol-simbol yang memberi makna pada keberadaan bersama kita sebagai sebuah bangsa, tutur Irpan.

Pentingnya penyelarasan kebijakan, khususnya dalam percepatan transformasi digital serta peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan data sektoral ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

H. Irpan Haeroni. SM anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil IX Kabupaten Bekasi, menegaskan, digitalisasi transaksi keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Transformasi digital terbukti dapat mengurangi beban administratif, baik bagi masyarakat, pendamping, maupun pemerintah.

Ia menambahkan, pentingnya komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda nasional percepatan digitalisasi daerah.

Transformasi digital dapat mengoptimalkan penggunaan transaksi non-tunai, baik dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah maupun dalam sistem pembayaran lainnya.

Dengan digitalisasi, proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat serta meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah, tutupnya.

Facebook Comments Box

Penulis : R-001

Editor : Priyatna

Berita Terkait

Baleg DPR RI Laksanakan Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Toba
DPRD Setujui LKPJ Bupati Deli Serdang Tahun Anggaran 2025
Komisi V DPRD Jabar Respons Desakan 34 Ormas, Perda OPSM Ditarget Masuk Prioritas 2026
DPRD Kabupaten Toba Sampaikan Rekomendasi terhadap LKPj Bupati TA 2025
Rinto Simanjuntak Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Toba Gantikan Mangatas Silaen
Komisi A DPRD Toba Konsultasi Terkait SP4N Lapor ke Diskominfo Medan
Polemik Akses Pers di DPRD Humbahas, SPRI Taput Angkat Bicara
Anggota DPR RI Komisi X dari Partai Demokrat, Ucapkan Selamat Hari Jadi Sumatera Utara ke-78
Berita ini 65 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 9 Mei 2026 - 14:50 WIB

Baleg DPR RI Laksanakan Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Toba

Kamis, 7 Mei 2026 - 23:26 WIB

DPRD Setujui LKPJ Bupati Deli Serdang Tahun Anggaran 2025

Selasa, 5 Mei 2026 - 11:38 WIB

Komisi V DPRD Jabar Respons Desakan 34 Ormas, Perda OPSM Ditarget Masuk Prioritas 2026

Jumat, 1 Mei 2026 - 08:48 WIB

DPRD Kabupaten Toba Sampaikan Rekomendasi terhadap LKPj Bupati TA 2025

Jumat, 1 Mei 2026 - 08:41 WIB

Rinto Simanjuntak Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Toba Gantikan Mangatas Silaen

Berita Terbaru

Pemerintahan

Wabup Toba Tekankan Peran Adat dan Budaya Wujudkan Toba Mantap 2029

Senin, 25 Mei 2026 - 19:29 WIB

Pemerintahan

Wakil Bupati Tapteng Lantik Dewan Hakim MTQ ke-51 Tahun 2026

Senin, 25 Mei 2026 - 10:34 WIB