Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mendukung Percepatan Transformasi Digital

- Redaktur

Minggu, 15 Februari 2026 - 10:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Adikarya Parlemen:
H. Irpan Haeroni, SM, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Bekasi || Sangkakala 7
H. Irpan Haeroni SE, anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengatakan, percepatan transformasi digital mengubah cara bangsa ini membaca sejarah dan membangun masa depan menghadapi tantangan baru.

Percepatan transformasi digital untuk mendukung sasaran pembangunan, dengan digitalisasi, pemerintah dapat bekerja lebih tepat, efisien, dan transparan. Karena itu perlu fondasi data yang kuat serta strategi yang jelas agar transformasi digital berjalan terarah, kata Irpan di Perumahan Bhagasasi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu 15 Februari 2026.

Transformasi digital tidak boleh membuat bangsa ini lupa bahwa identitas dibangun bukan hanya lewat data dan teknologi, tetapi juga melalui simbol-simbol yang memberi makna pada keberadaan bersama kita sebagai sebuah bangsa, tutur Irpan.

Pentingnya penyelarasan kebijakan, khususnya dalam percepatan transformasi digital serta peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan data sektoral ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

H. Irpan Haeroni. SM anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil IX Kabupaten Bekasi, menegaskan, digitalisasi transaksi keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Transformasi digital terbukti dapat mengurangi beban administratif, baik bagi masyarakat, pendamping, maupun pemerintah.

Ia menambahkan, pentingnya komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda nasional percepatan digitalisasi daerah.

Transformasi digital dapat mengoptimalkan penggunaan transaksi non-tunai, baik dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah maupun dalam sistem pembayaran lainnya.

Dengan digitalisasi, proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat serta meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah, tutupnya.

Facebook Comments Box

Penulis : R-001

Editor : Priyatna

Berita Terkait

Reses Ke-4 Anggota DPRD Provinsi Sulteng Mahfud Masuara SH, Di Sambut Hangat Masyarakat Desa Sipi
DPRD Toba Setujui Dua Ranperda Menjadi Peraturan Daerah l
Pandangan Umum Fraksi DPRD Toba atas Dua Ranperda Usulan Eksekutif
Rapat Paripurna DPRD Toba, Penyampaian Hasil Pelaksanaan Reses II TA 2026
Baleg DPR RI Laksanakan Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Toba
DPRD Setujui LKPJ Bupati Deli Serdang Tahun Anggaran 2025
Komisi V DPRD Jabar Respons Desakan 34 Ormas, Perda OPSM Ditarget Masuk Prioritas 2026
DPRD Kabupaten Toba Sampaikan Rekomendasi terhadap LKPj Bupati TA 2025
Berita ini 66 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 18:33 WIB

Reses Ke-4 Anggota DPRD Provinsi Sulteng Mahfud Masuara SH, Di Sambut Hangat Masyarakat Desa Sipi

Sabtu, 18 Juli 2026 - 17:09 WIB

DPRD Toba Setujui Dua Ranperda Menjadi Peraturan Daerah l

Selasa, 14 Juli 2026 - 21:38 WIB

Pandangan Umum Fraksi DPRD Toba atas Dua Ranperda Usulan Eksekutif

Selasa, 14 Juli 2026 - 08:24 WIB

Rapat Paripurna DPRD Toba, Penyampaian Hasil Pelaksanaan Reses II TA 2026

Sabtu, 9 Mei 2026 - 14:50 WIB

Baleg DPR RI Laksanakan Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Toba

Berita Terbaru

Pemerintahan

Pemkab Tapteng Salurkan Bantuan untuk Warga Penyandang Disabilitas

Selasa, 28 Jul 2026 - 22:27 WIB