Sangkakala 7 || Lubuk Pakam, Deli Serdang
Transformasi digital dan penguatan tata kelola desa terus menjadi fokus pengembangan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan desa yang lebih adaptif, modern, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Penerapan Smart Village Menuju Optimalisasi Pemerintahan Desa Berdampak, di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI Muhammad Noval, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara, perangkat daerah, camat, kepala desa, akademisi, tokoh masyarakat, serta unsur lembaga kemasyarakatan desa.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa konsep Smart Village sangat relevan dengan kondisi dan perkembangan desa di Deli Serdang.
“Deli Serdang memiliki 380 desa dan menjadi salah satu kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Sumatera Utara. Saat ini, sebagian besar desa sudah berkembang dengan dukungan teknologi serta akses internet yang memadai,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, sejumlah desa di Deli Serdang bahkan telah menunjukkan perkembangan menuju desa mandiri yang siap mengadopsi sistem pemerintahan berbasis digital.
“Pengembangan Smart Village sangat memungkinkan diterapkan di Kabupaten Deli Serdang, karena infrastruktur dan kesiapan masyarakat desa sudah semakin baik dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa pembangunan desa menjadi prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan.
“Desa yang kuat akan memperkuat kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, penguatan desa harus menjadi kerja bersama,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi penguat kapasitas aparatur desa sekaligus mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Muhammad Noval, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.
Menurutnya, desa saat ini memegang peran strategis dalam pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, sehingga peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
“Pemerintahan desa tidak hanya dituntut menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan pemerintahan desa berdampak dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan partisipasi masyarakat, transparansi berbasis digital, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kelembagaan desa.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Noval juga menyampaikan bahwa Kabupaten Deli Serdang termasuk salah satu dari 434 kabupaten di Indonesia yang terpilih dalam program Desa Berdampak. Dua desa, yakni Desa Sei Merah dan Desa Bandar Baru, ditetapkan mewakili Deli Serdang dalam program “Kepala Desa Masuk Kampus”.
Program tersebut menggandeng perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas kepala desa melalui pendekatan akademik dan praktik lapangan yang disesuaikan dengan potensi serta kearifan lokal desa.
“Kami berharap program ini dapat menjadi model penguatan kapasitas desa yang bisa direplikasi di wilayah lain,” pungkasnya.
Penulis : Harrysman Simajuntak
Editor : Priyatna
