Pemkab Humbahas Menggelar Rapat Pembahasan Konflik Raja Bius Simanullang Matiti dan Pomparan Op. Patar Munte

- Redaktur

Rabu, 16 September 2026 - 19:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Humbahas, Sumut || Sangkakala 7
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) menggelar rapat pembahasan lanjutan terkait permasalahan antara Raja Bius Simanullang Matiti dan Pomparan Op. Patar Munte, Rabu (16/09/2026).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait dalam menyikapi permasalahan yang terjadi pada Sabtu, 12 September 2026.

Kegiatan diawali dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati memberikan pengarahan terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyikapi permasalahan antara kedua pihak.

Dalam arahannya, Bupati memfokuskan pembahasan pada peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai salah satu unsur yang diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga kerukunan serta membantu menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat.

Pembahasan diarahkan agar persoalan yang terjadi dapat disikapi secara bersama-sama dengan mengedepankan komunikasi, kerukunan, serta penyelesaian yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Marsono Simamora, Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Nico Munte, bersama unsur Forkopimda, OPD dan instansi terkait, FKUB Kabupaten Humbang Hasundutan, serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebelumnya, Bupati Humbang Hasundutan melalui surat tertanggal 14 September 2026 mengundang Ketua FKUB Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengikuti rapat pembahasan lanjutan.

Rapat tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 166 Tahun 2026 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2026.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mencari solusi dan merumuskan langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi, sekaligus menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Facebook Comments Box

Penulis : Charles Sihombing

Editor : Priyatna

Berita Terkait

Bupati Tapteng Sampaikan Ranperda APBD TA 2027, Fokus Pemulihan Pascabencana dan Ketahanan Daerah
Sidak Tiga Dapur MBG, Bupati Humbahas Pastikan Kualitas dan Keamanan Pangan
468 Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana
Sekdakab Tapteng Tutup Lomba Bertutur Tingkat SD/MI
Bupati Tapteng dan Satgas PRR Pusat Tinjau Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Kecamatan Tukka
Wabup Toba Bacakan Pidato Menpora Pada Hari Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme dan Empati
Bupati Humbahas Bahas Hibah Aset Tanah dan Relokasi Kantor KPU
Bupati Humbahas Dorong APBD 2027 Tepat Sasaran, Rancangan Anggaran Rp855,54 Miliar
Berita ini 12 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:42 WIB

Sidak Tiga Dapur MBG, Bupati Humbahas Pastikan Kualitas dan Keamanan Pangan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:29 WIB

468 Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:38 WIB

Sekdakab Tapteng Tutup Lomba Bertutur Tingkat SD/MI

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:28 WIB

Bupati Tapteng dan Satgas PRR Pusat Tinjau Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Kecamatan Tukka

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:30 WIB

Wabup Toba Bacakan Pidato Menpora Pada Hari Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme dan Empati

Berita Terbaru