Humbahas, Sumut || Sangkakala7.tv
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dan rombongan tiba di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melihat secara langsung peristiwa banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja, Senin (04/12/2023).
Sebelum meninjau lokasi dan mengunjungi para masyarakat terdampak, terlebih dahulu dilaksanakan rapat koordinasi penanganan bencana banjir bandang dan longsor dipimpin Kepala BNPB bertempat di Kantor Bupati Humbahas.
Hadir dalam rapat koordinasi itu, anggota DPR RI Komisi VIII Delmeria Sikumbang, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE, Danrem 023/KS (Kawal Samudera) Kolonel Inf Lukman Hakim, Dansat Brimob Poldasu Kombes Pol Christiyanto Goetomo SIK, Kapolres Humbahas AKBP Hery Ardianto, Kajari Humbahas Anthony SH, Dandim 0210/TU Letkol Saiful Rizal dan lainnya.
Kehadiran Kepala BNPB itu sekaligus menjadi representasi pemerintah pusat yang selalu hadir meringankan beban masyarakat terdampak bencana.
Pada kunjungan kerja tersebut, Kepala BNPB juga menyerahkan dukungan berupa Dana Siap Pakai (DSP) Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) maupun logistik dan peralatan yang meliputi tenda pengungsi, tenda keluarga, dan sembako,selimut, matras, velbed, lampu penerangan, genset listrik, mesin pompa air beserta selangnya, guna mendukung percepatan penanganan banjir bandang.
Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, banjir bandang dan longsor bukan hanya terjadi Humbang Hasundutan Sumut, tetapi ada juga di beberapa daerah lain. Maka sangat perlu meningkatkan kewaspadaan, lebih giat lagi ketika hujan turun khususnya di daerah-daerah rawan longsor.
Pemerintah termasuk didalamnya petugas desa harus tanggap lebih cepat kepada masyarakat.
“Dalam peristiwa di Humbahas ini, pertama kita pikirkan dulu kehidupan masyarakat, kita melindungi masyarakat dan mencari para korban yang belum ditemukan. Tim sudah bekerja disana dari berbagai pihak. Segala upaya harus dikerahkan”, jelas Suharyanto.
Dijelaskan, tanggap darurat diberlakukan 7×24, tim Basarnas bekerja maksimal 7 hari. Walaupun demikian, kalau masih ada korban belum ditemukan dan ada permintaan masyarakat, tanggap darurat bisa diperpanjang, masyarakat harus puas dalam pelayanan pemerintah.
“Kita fokus dulu pencarian korban dan memikirkan para pengungsi, setelah itu baru kita tentukan lahan pemindahan baru untuk masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor,” tambahnya lagi.
(KB-061)
