Foto: H. Satam pemilik lahan tanah puluhan ribu meter persegi, raib oleh ulah pelaku mafia tanah. (Sangkakala 7, Ist)
Kab. Bogor, Jabar || Sangkakala 7
Mafia tanah merupakan musuh terbesar dalam bidang pertanahan, dan berdampak memicu konflik serta merugikan masyarakat hingga negara.
Kasus mafia tanah yang terjadi di tengah masyarakat merupakan problem nasional yang meresahkan dan memprihatinkan serta menimbulkan kerugian.
Modus mafia tanah diduga menggandeng oknum pegawai pemerintah desa dan BPN, untuk mencari tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat.
Pelaku diduga membuat dokumen kepemilikan palsu sebagai pembanding dokumen milik korban, termasuk girik dan akta palsu, yang kemudian digunakan untuk mengajukan penerbitan sertifikat baru.
Keberadaan mafia tanah di Desa Sukaharja, puluhan warga Sukadamai, geruduk Kantor Desa Sukaharja pada hari Senin, 04/08/2025, untuk memperjuangankan lahan tanah H. Satam seluas puluhan ribu meter persegi, kini lahan tanah tersebut raib, karena berubah menjadi nama orang lain oleh ulah pelaku mafia tanah dan sudah di bebaskan oleh bendungan Cijurey atau BWWS.
Isan Nurhasan, utusan keluarga dari H. Satam ketika di konfirmasi Sangkakala 7 mengatakan, H. Satam punya tanah yang luasnya sekitar 27.000 meter persegi, yang terhampar dalam tiga bidang tanah di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu (09/08/2025).
Lahan tanah seluas 27.000 meter persegi itu, ada yang terjual di bawah tangan kepada Frans, dengan luas 3.500 meter persegi dihadapan Kepala Desa Atikah yang sekarang.
Lebih dalam Isan Nurhasan menjelaskan, bahwa lahan tanah seluas 5300 meter persegi, pada tahun 1994 baru DP (Down payment) oleh PT FAJAR, sebesar Rp,7.200.000 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang diserahkan melalui perantara PT FAJAR, yaitu Uceng dan H. Ahmad.
DP sebesar Rp 7.200.000 itu di berikan bertahap, ada yang dibayar Rp 2.000.000, Rp 200.000, dan Rp500.000, setelah di total jumlahnya Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah. Jadi tidak langsung menerima sebesar 7.200.000 rupiah, dan DP itu dari tahun 1994 sampai sekarang belum ada pelunasan, jelas Isan Nurhasan.
Isan Nurhasan selaku perwakilan keluarga dari H. Satam, mendesak revisi ulang pengukuran tanah, karena pendapat desa bahwa pengukuran tanah BWWS itu hasil dari pengukuran PTSL, tidak ada pengukuran ulang yang dilakukan pihak BWWS, sementara itu sertifikat ditanah lingkungan bendungan Cijurey itu hanya beberapa bidang belum semua, kita juga merasa aneh kenapa BPN bisa seperti itu, termasuk PT PAJAR juga luas pada SPH dan BWWS sama, sedangkan saya dilapangan tidak menemukan patok satupun, patok tanah PT FAJAR.
Aneh Bin Ajaib, bagi saya ini suatu tanda tanya besar, ada apa nih ?
Ada apa Udang di balik Batu ?
Masalah ini harus di pertanyakan ke BPN dan Kepala Desa, seperti apa ngukurnya, ungkap Isan Nurhasan.
Pada saat pengukuran, H. Satam dikasih tau oleh RT Adul suruh minta pengukuran dilapangan, sebelum pengukuran oleh BWWS, katanya Orang BPN bersama Sulaeman dan RT Adul yang ke lokasi lahan tanah H. Satam dan H. Herman (Anak H. Satam) hadir untuk menunjukkan batas-batas tanah.
Lanjut Isan Nurhasan menegaskan, hingga hari ini, lokasi lahan tersebut belum ada hasil ukurnya.
Mirisnya, ketika ditelusuri ke desa untuk menanyakan lahan milik H. Satam yang terletak di Desa Sukaharja, katanya lahan lokasi tanah tersebut, sudah terbit SPH (Surat Pengakuan Hak) oleh PT FAJAR.
Sadisnya, setelah di telusuri lebih dalam, ternyata di lokasi lahan bukan atas nama PT, tetapi atas nama perorangan.
Isan Nurhasan Perwakilan keluarga H. Satam berharap, Kementerian ATR/BPN melalui Satgas Anti Mafia Tanah dan Kolaborasi jajaran Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah, dapat mengungkap dan memberantas kejahatan-kejahatan mafia tanah yang merugikan masyarakat dan negara.
Penulis : R-002
Editor : Priyatna
