Kunker Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk, Serap Aspirasi Status Register 44 dan Pendidikan di Desa Nagasaribu

- Redaktur

Senin, 2 Maret 2026 - 16:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Humbahas, Sumut ||Sangkakala 7
Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk melaksanakan kunjungan kerja (kunker) sekaligus menampung aspirasi masyarakat di Desa Nagasaribu, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sabtu (27/02/2026).

Meski kehadiran Anggota DPR RI tersebut mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan, antusiasme masyarakat tidak surut. Hingga pukul 16.00 WIB, warga tetap setia menunggu kehadiran wakil rakyat yang dikenal dekat dengan masyarakat tersebut.

Kegiatan ini turut didampingi Ketua DPC Partai Gerindra Humbang Hasundutan Dr. Hendri Tumbur Simamora, S.E., M.Si, bersama Indra Nainggolan, S.Sos., M.SP, Andreas Yudhistira Simamora, S.Ds, Bosfer T. Rikardo Nababan, serta rombongan lainnya.

Dalam sesi dialog, salah satu tokoh masyarakat sekaligus mantan Anggota DPRD Humbahas, Benget Nababan, menyampaikan aspirasi penting terkait status Register 44 di kawasan Bukit Batu Harang Nagasaribu. Ia memohon agar pemerintah pusat melalui DPR RI dapat mencabut atau setidaknya mengevaluasi kembali penetapan kawasan tersebut sebagai hutan lindung.

Menurut Benget Nababan, Bukit Batu Harang secara faktual merupakan kawasan berbatu yang tidak dapat ditanami pohon, namun sejak lama justru ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Ia menegaskan bahwa sejak masa penjajahan Belanda, masyarakat setempat telah menggantungkan hidup dari usaha batu harang secara turun-temurun, dan usaha tersebut terbukti mampu menopang perekonomian warga.

“Sejak sekitar tahun 2004, masyarakat mulai dibatasi oleh berbagai aturan, alasan keamanan dan perizinan yang justru memberatkan rakyat kecil. Tanpa kejelasan SK atau izin, masyarakat tidak berani lagi bekerja,” ujar Benget.

Ia menambahkan, kondisi ini telah berlangsung lebih dari 15 tahun dan berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Banyak warga kehilangan mata pencaharian dan tidak memiliki kepastian hukum, meski telah lama tinggal dan mengelola wilayah tersebut.

Sementara itu, Juandi Nababan, praktisi pendidikan sekaligus dosen di Universitas Sisingamangaraja XII, menyampaikan harapan agar pemerintah pusat menambah kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi mahasiswa, khususnya yang menempuh pendidikan di universitas tersebut. Menurutnya, dukungan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk menyatakan akan membawa seluruh masukan masyarakat ini ke tingkat pusat untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang bergantung pada ekonomi lokal.

Masyarakat berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius demi terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta keberlanjutan ekonomi bagi warga Nagasaribu dan sekitarnya.

Facebook Comments Box

Penulis : Charles Sihombing

Editor : Priyatna

Berita Terkait

Baleg DPR RI Laksanakan Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Toba
DPRD Setujui LKPJ Bupati Deli Serdang Tahun Anggaran 2025
Komisi V DPRD Jabar Respons Desakan 34 Ormas, Perda OPSM Ditarget Masuk Prioritas 2026
DPRD Kabupaten Toba Sampaikan Rekomendasi terhadap LKPj Bupati TA 2025
Rinto Simanjuntak Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Toba Gantikan Mangatas Silaen
Komisi A DPRD Toba Konsultasi Terkait SP4N Lapor ke Diskominfo Medan
Polemik Akses Pers di DPRD Humbahas, SPRI Taput Angkat Bicara
Anggota DPR RI Komisi X dari Partai Demokrat, Ucapkan Selamat Hari Jadi Sumatera Utara ke-78
Berita ini 19 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 9 Mei 2026 - 14:50 WIB

Baleg DPR RI Laksanakan Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Toba

Kamis, 7 Mei 2026 - 23:26 WIB

DPRD Setujui LKPJ Bupati Deli Serdang Tahun Anggaran 2025

Selasa, 5 Mei 2026 - 11:38 WIB

Komisi V DPRD Jabar Respons Desakan 34 Ormas, Perda OPSM Ditarget Masuk Prioritas 2026

Jumat, 1 Mei 2026 - 08:48 WIB

DPRD Kabupaten Toba Sampaikan Rekomendasi terhadap LKPj Bupati TA 2025

Jumat, 1 Mei 2026 - 08:41 WIB

Rinto Simanjuntak Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Toba Gantikan Mangatas Silaen

Berita Terbaru

Pemerintahan

Presiden RI dan Bupati Humbahas Serahkan Bantuan Qurban

Sabtu, 23 Mei 2026 - 15:24 WIB