Komisi V DPRD Jabar, H. Irpan Haeroni.SM, Mendorong Pemerintah Menjaga Stabilitas Ketenagakerjaan

- Redaktur

Sabtu, 14 Maret 2026 - 20:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Adikarya Parlemen:
H.Irpan Haeroni.SE Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Bekasi || Sangkakala7.tv
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Irpan Haeroni.SM, mendorong agar Pemerintah dapat menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menerapkan strategi jangka panjang untuk mengurangi angka pengangguran yang tetap tinggi. Berdasarkan data yang ada angka pengangguran di Jabar masih relatif tinggi.

“Saya prihatin dan khawatir jumlah penduduk yang menganggur di Provinsi Jawa Barat cukup besar. Kemungkinan ada potensi pengangguran yang jauh lebih besar karena mungkin ada yang belum tercatat,”kata Irpan, pada Jumat, (13/03/2026).

Menurutnya, salah satunya fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu mengubah kurikulum hingga revitalisasi balai latihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini.

Menjaga stabilitas ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui “Kolaborasi Tripartit” (pemerintah, pengusaha, pekerja), pembentukan Satgas PHK untuk memitigasi risiko, pelatihan vokasi, serta perlindungan jaminan sosial.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan pasar kerja kondusif, meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan, dan memberikan kepastian hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kolaborasi dengan industri menjadi salah satu solusi tepat, ini kesempatan bagus untuk memperkuat kemitraan dengan industri,” lugasnya.

Selain itu, Anggota Komisi V DPRD Jabar lX Kabupaten Bekasi Irpan Haeroni mengatakan, penguatan sektor ekonomi lokal pun bisa menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran. Seperti memberikan insentif, pelatihan, akses permodalan yang mudah bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) supaya mampu bertahan dan berkembang ditengah gejolak ekonomi.

Irpan menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menyerap tenaga kerja, tutupnya.

Facebook Comments Box

Penulis : R-001

Editor : Priyatna

Berita Terkait

DPRD Toba Setujui Dua Ranperda Menjadi Peraturan Daerah l
Pandangan Umum Fraksi DPRD Toba atas Dua Ranperda Usulan Eksekutif
Rapat Paripurna DPRD Toba, Penyampaian Hasil Pelaksanaan Reses II TA 2026
Baleg DPR RI Laksanakan Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Toba
DPRD Setujui LKPJ Bupati Deli Serdang Tahun Anggaran 2025
Komisi V DPRD Jabar Respons Desakan 34 Ormas, Perda OPSM Ditarget Masuk Prioritas 2026
DPRD Kabupaten Toba Sampaikan Rekomendasi terhadap LKPj Bupati TA 2025
Rinto Simanjuntak Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Toba Gantikan Mangatas Silaen
Berita ini 15 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 17:09 WIB

DPRD Toba Setujui Dua Ranperda Menjadi Peraturan Daerah l

Selasa, 14 Juli 2026 - 21:38 WIB

Pandangan Umum Fraksi DPRD Toba atas Dua Ranperda Usulan Eksekutif

Selasa, 14 Juli 2026 - 08:24 WIB

Rapat Paripurna DPRD Toba, Penyampaian Hasil Pelaksanaan Reses II TA 2026

Sabtu, 9 Mei 2026 - 14:50 WIB

Baleg DPR RI Laksanakan Kunjungan Kerja Reses ke Kabupaten Toba

Kamis, 7 Mei 2026 - 23:26 WIB

DPRD Setujui LKPJ Bupati Deli Serdang Tahun Anggaran 2025

Berita Terbaru

Pemerintahan

Bupati Humbahas Ajak Wujudkan Lingkungan Aman Dan Ramah Anak

Sabtu, 25 Jul 2026 - 16:52 WIB