Sangkakala7.tv || Kabupaten Bogor, Jabar
Video pernyataan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang beredar luas di platform TikTok memantik perhatian publik. Dalam video tersebut, Rudy menyampaikan refleksi satu tahun masa kepemimpinannya sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Selasa, 31/03/2026.
Dalam pernyataannya, Rudy mengakui bahwa selama setahun menjabat, terdapat kebijakan maupun sikap yang mungkin belum sepenuhnya diterima masyarakat.
“Mungkin satu tahun kami menjabat ada kebijakan kami, ada sikap kami yang telah menggores hati masyarakat Kabupaten Bogor, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi tentunya kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bogor, mari kita sayang terhadap Kabupaten Bogor, mari kita bangun Kabupaten Bogor secara bersama-sama,” ujarnya dalam video tersebut.
Ia juga menyampaikan pesan moral kepada masyarakat:
“Prinsipnya satu, kalau kau tidak bisa berbuat baik untuk semua orang maka berbuat baiklah untuk lima orang, kalau kau juga tidak bisa berbuat baik untuk lima orang, maka berbuat baiklah untuk minimal satu orang. Tapi kalau kau tidak bisa berbuat baik untuk satu orang, minimal kau diam, jangan bikin gaduh, biarkan yang lain membangun Bogor bersama-sama.”
Pernyataan tersebut memunculkan beragam respons dari masyarakat. Pada bagian awal, banyak pihak menilai permohonan maaf tersebut sebagai bentuk refleksi dan kerendahan hati seorang kepala daerah. Namun, kalimat penutup yang menyebut “minimal kau diam, jangan bikin gaduh” menimbulkan tafsir berbeda, khususnya di kalangan masyarakat yang aktif menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, menilai pesan pemimpin memang perlu dimaknai secara utuh, namun tetap harus ditempatkan dalam konteks demokrasi.
“Permohonan maaf tentu kita apresiasi. Itu sikap yang baik. Tetapi pesan agar ‘diam dan jangan bikin gaduh’ bisa ditafsirkan berbeda oleh masyarakat yang kritis. Kritik jangan sampai dianggap kegaduhan,” ujar Rizwan.
Ia juga mengaitkan fenomena tersebut dengan teori silent majority. Menurutnya, di Kabupaten Bogor terdapat kelompok besar masyarakat yang memahami berbagai persoalan kebijakan publik, namun memilih tidak bersuara.
“Silent majority itu nyata. Banyak yang tahu, banyak yang berdiskusi di ruang-ruang kecil, tetapi tidak berani menyampaikan secara terbuka. Bisa karena tekanan sosial, bisa karena takut disalahpahami, atau merasa suaranya tidak akan berdampak,” jelasnya.
Dalam perspektif tersebut, mayoritas yang diam tidak selalu berarti setuju. Diam justru bisa menjadi tanda adanya kekhawatiran atau ketidaknyamanan dalam menyampaikan pendapat.
Rizwan menegaskan, kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama dalam menjaga kualitas demokrasi daerah.
“Demokrasi daerah yang sehat justru ditandai dengan ruang dialog yang terbuka. Kritik adalah bagian dari cinta terhadap daerah. Jangan sampai masyarakat yang peduli malah memilih diam,” tegasnya.
Menurutnya, ajakan membangun Kabupaten Bogor secara bersama-sama seharusnya juga diiringi dengan keterbukaan terhadap berbagai aspirasi, termasuk suara yang berbeda. Ia menekankan bahwa kontrol sosial merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Hingga kini, video tersebut masih menjadi bahan diskusi publik. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai pesan moral untuk menjaga kondusivitas daerah. Sementara sebagian lainnya berharap agar imbauan menjaga ketertiban tidak dimaknai sebagai pembatasan terhadap kritik yang konstruktif.
Di tengah dinamika tersebut, publik menantikan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memastikan bahwa semangat membangun bersama tetap berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap aspirasi dan suara kritis masyarakat awam.
Penulis : Heri
Editor : Priyatna
