Pemkab Bogor Tegaskan Tambang Kewenangan Provinsi, Prioritaskan Kondusivitas dan Keselamatan Warga ‎

- Redaktur

Selasa, 5 Mei 2026 - 11:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sangkakala 7 || Kabupaten Bogor, Jabar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan bahwa urusan pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kehadiran Bupati Bogor bersama jajaran pemerintah daerah di tengah aksi warga disebut sebagai bentuk komitmen menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan seluruh aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik.

‎Dalam keterangannya, Pemkab Bogor menjelaskan bahwa dinamika di tengah masyarakat terkait aktivitas tambang harus disikapi secara bijak. Bagi warga yang mendukung pembukaan kembali tambang, prosesnya tidak bisa dilakukan secara instan. Seluruh tahapan harus dilalui, mulai dari perizinan resmi, pemenuhan aspek lingkungan, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

‎Sementara itu, selama aktivitas tambang masih dihentikan, Pemkab Bogor bersama masyarakat akan terus memperjuangkan hak-hak warga terdampak. Salah satu fokus utama adalah memastikan kompensasi dari Pemprov Jawa Barat dapat direalisasikan sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan sebelumnya.

‎Di sisi lain, pemerintah juga memahami kekhawatiran warga yang menolak keberadaan tambang. Faktor keselamatan menjadi perhatian utama, terutama karena jalur angkutan tambang saat ini masih bercampur dengan aktivitas harian masyarakat, yang dinilai berpotensi menimbulkan risiko.

‎Sebagai langkah solusi jangka panjang, Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran pada tahun 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan jalur khusus tambang di wilayah Bogor Barat. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi tambang yang lebih aman, tertata, dan tidak mengganggu aktivitas warga.

‎Pemerintah menegaskan bahwa posisi Bupati sebagai pemimpin di Kabupaten Bogor harus mampu berdiri di atas semua kepentingan secara adil dan proporsional. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat menjaga persatuan dan kondusivitas, serta bersama-sama membangun Kabupaten Bogor menjadi wilayah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Facebook Comments Box

Penulis : Heri

Editor : Priyatna

Berita Terkait

Ketua BPD Paniaran Pimpin Musdes Penetapan APBDes 2026, Tegaskan Penggunaan Dana Harus Tepat Sasaran
Tanah Longsor dan Tembok Pembatas Selokan Jebol, Respons Cepat Camat Bogor Selatan Bersama Tim Gabungan dan Warga
Hadiri Pelantikan Ketua KONI, Bupati Rudy Susmanto Beri Bonus untuk Atlet Kabupaten Bogor
Wali Kota Bogor Bertemu Gubernur DKI Jakarta, Bahas Transportasi hingga Penanggulangan Banjir
Sekda Humbahas: Kades Masih Berwenang Tanda Tangan Sebelum Ada SK Pemberhentian
Bupati Toba Hadiri Perayaan Ulang Tahun ke-59 Wakil Bupati Audi Murphy Sitorus, Suasana Penuh Keakraban
Restu Putri Munthe, Juara 1 Indonesia’s Girl Sumut, Audiensi dengan Bupati Humbahas
Exit Meeting BPK Perwakilan Sumut: Pemeriksaan Terinci LKPD Humbang Hasundutan TA 2025
Berita ini 9 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 12:08 WIB

Ketua BPD Paniaran Pimpin Musdes Penetapan APBDes 2026, Tegaskan Penggunaan Dana Harus Tepat Sasaran

Selasa, 5 Mei 2026 - 11:23 WIB

Tanah Longsor dan Tembok Pembatas Selokan Jebol, Respons Cepat Camat Bogor Selatan Bersama Tim Gabungan dan Warga

Selasa, 5 Mei 2026 - 11:21 WIB

Hadiri Pelantikan Ketua KONI, Bupati Rudy Susmanto Beri Bonus untuk Atlet Kabupaten Bogor

Selasa, 5 Mei 2026 - 11:15 WIB

Wali Kota Bogor Bertemu Gubernur DKI Jakarta, Bahas Transportasi hingga Penanggulangan Banjir

Selasa, 5 Mei 2026 - 10:59 WIB

Sekda Humbahas: Kades Masih Berwenang Tanda Tangan Sebelum Ada SK Pemberhentian

Berita Terbaru

Religius

Wabup Tekankan Integritas Majelis Hakim di MTQ ke-59

Selasa, 5 Mei 2026 - 12:41 WIB