KAB. BEKASI || Sangkakala7.tv –
Adikarya Parlemen :
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Irpan Haeroni SE mengajak Pemerintah Daerah untuk membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) aman dan terkendali serta tepat sasaran.
Menurut Irpan, setiap tahunnya penggunaan BBM selalu meningkat, untuk itu pemda harus punya respons dan bersikap cepat tanggap, tuturnya pada hari Selasa 06/09/2022.
Tugas DPRD mengawasi lembaga eksekutif dan bersama-sama ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Akibat kenaikan harga BBM ini tentu sangat berdampak bagi berbagai sektoral yang dirasakan langsung oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
“Kenaikan harga BBM subsidi ini tentu akan membuat kenaikan inflasi yang sangat signifikan, bahan bakar subsidi ini merupakan kebutuhan primer, jadi pasti berdampak terhadap kenaikan komoditas kebutuhan pokok lainnya,”kata Irpan Politisi Partai Gerindra.
Irpan Haeroni menambahkan, dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus bergerak cepat membentuk tim satgas pemantau dan kontrol laju inflasi untuk mengetahui lonjakan disektor ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui satgas, segera memantau kenaikan harga barang akibat kenaikan harga bahan bakar subsidi.
Lanjut Irpan, kepada pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota melalui dinas Tenaga Kerja untuk segera membahas dan mengkaji kembali terhadap kebutuhan hidup layak (KHL) atau UMK bagi gaji pekerja buruh dan pegawai negeri sipil atau pegawai honorer khususnya di Kabupaten Bekasi, ” ucapnya.
(R-001)
