Lembaga Swadaya Masyarakat AMERTA, Kritisi Perizinan Reklame Rokok.

- Redaktur

Selasa, 1 Juni 2021 - 08:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KAB.BEKASI | Sangkakala TV –
Aksi Amerta mempertanyakan kinerja DPMPTSP terkait izin IMB reklame rokok sebab masih ada pelanggaran dan kurangnya penindakan dari dinas tersebut padahal sudah jelas dalam Perda dan Perbubnya. Ujar korlap aksi Lintar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang kawasan Tanpa Rokok didalam Regulasinya pada pasal 17 menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau baik didalam ruang maupun diluar ruang gedung ini merupakan peningkatan dari Peraturan Bupati (Perbub) Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lanjut Ifki Arendas selaku ketua koordinator AMERTA, bukan hanya persoalan itu saja tetapi kamipun melihat adanya proses pembangunan perumahan yang berada di beberapa kecamatan kabupaten bekasi yang belum mempunyai izin IMB dan Amdalnya sebab kurang diperhatikan dalam proses pembangunannya sehingga dampaknya merusak irigasi dan lahan pertanian masyarakat.

Artinya dinas terkait yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah gagal serta telah menyalahgunakan tugas dan fungsinya sebagai pihak pemangku kebijakan dan kamipun menduga adanya oknum dari dinas terkait telah melakukan pelanggaran atau bersekongkol dengan pihak ketiga atas izin IMB Reklame rokok serta izin IMB pembangunan perumahan.

Sempat bersitegang dengan aparat lalu masa aksipun diperbolehkan masuk untuk berdialog untuk meminta keterangan dan transparansinya dari dinas DPMPTSP

Yanyan selaku Sekdis beserta Kabid DPMPTSP dalam pernyataannya, bahwa kami mengakui kesalahan dalam memonitoring serta kurangnya mengkontrol untuk pengawasan dilapangan dan terjadinya mis koordinasi dari Bapenda dan para dinas lainnya yang bersangkutan sehingga itu menjadi PR dan bahan evaluasi buat kami atas kelalaian yang terjadi dilapangan.

Setelah dipertemukan dan berdialog dengan pihak DPMPTSP lalu masa aksipun kembali ke posko perjuangan dan akan datang kembali lagi pada hari Kamis untuk menindaklanjuti laporan terkait kasus tersebut. (Pr)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Sekdakab Tapteng Tutup Lomba Bertutur Tingkat SD/MI
Bupati Tapteng dan Satgas PRR Pusat Tinjau Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Kecamatan Tukka
Wabup Toba Bacakan Pidato Menpora Pada Hari Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme dan Empati
Bupati Humbahas Bahas Hibah Aset Tanah dan Relokasi Kantor KPU
Bupati Humbahas Dorong APBD 2027 Tepat Sasaran, Rancangan Anggaran Rp855,54 Miliar
Optimalkan PAD, BPKPAD Tapteng dan Bapendasu Gelar Operasi Gabungan Sadar Pajak
Investor Diharapkan Dukung Pemulihan Air Bersih Lintongnihuta, Warga Diajak Jaga Kondusivitas
Bupati Humbahas Pimpin Upacara Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Generasi Patriotik dan Berempati
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:38 WIB

Sekdakab Tapteng Tutup Lomba Bertutur Tingkat SD/MI

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:28 WIB

Bupati Tapteng dan Satgas PRR Pusat Tinjau Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Kecamatan Tukka

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:30 WIB

Wabup Toba Bacakan Pidato Menpora Pada Hari Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme dan Empati

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:19 WIB

Bupati Humbahas Bahas Hibah Aset Tanah dan Relokasi Kantor KPU

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:00 WIB

Optimalkan PAD, BPKPAD Tapteng dan Bapendasu Gelar Operasi Gabungan Sadar Pajak

Berita Terbaru

Pemerintahan

Sekdakab Tapteng Tutup Lomba Bertutur Tingkat SD/MI

Kamis, 29 Okt 2026 - 21:38 WIB

Pemerintahan

Bupati Humbahas Bahas Hibah Aset Tanah dan Relokasi Kantor KPU

Kamis, 29 Okt 2026 - 17:19 WIB