Adikarya Parlemen :
H.Irpan Haeroni.SE Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Bekasi || Sangkakala 7
H. Irpan Haeroni.SM Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar IX dari Fraksi Gerindra menyampaikan, ciptakan tenaga kerja yang profesional, produktif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta kebutuhan industri, pada Senin 09/03/2026 di kawasan Jababeka, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
“Tingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Dengan demikian, tenaga kerja akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri,” ucapnya.
Salah satu faktor penyebab pengangguran adalah rendahnya kualitas SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Pelatihan dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang integrasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Pelatihan dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang integrasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran.
Selain itu, Sertifikasi merupakan langkah strategis dalam mengakomodasi kebutuhan zaman yang semakin tergantung pada teknologi itu,
H. Irpan Haeroni.SM, anggota DPRD Jabar lX Kabupaten Bekasi dari Fraksi Gerindra menyampaikan, Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat harus dilindungi dari perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia, jelasnya.
Warga masyarakat Provinsi Jawa Barat sangat beruntung, karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat.
Irpan menambahkan, yang melatari keberadaan Perda Nomor 2 Tahun 2021 adalah kebutuhan peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antar daerah.
Irpan berharap, Dinas Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi, agar tidak ada lowongan kerja yang dilakukan secara diam-diam.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan menghalangi siapapun orang dari luar Jawa Barat yang ingin bekerja di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi. Namun persentase yang ditetapkan perusahaan harus proporsional dengan mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan, tutupnya.
Penulis : R-001
Editor : Priyatna
