Gubernur Dedi Mulyadi Tolak Buka Kembali Izin Tambang di Bogor

- Redaktur

Kamis, 7 Mei 2026 - 05:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sangkakala 7 || Kabupaten Bogor, Jabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan membuka kembali aktivitas tambang di wilayah Barat Kabupaten Bogor. Keputusan ini tetap diambil meskipun adanya desakan dari sebagian masyarakat yang terdampak penutupan tambang.

‎Pria yang akrab disapa KDM itu menyampaikan apresiasinya kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang telah berupaya menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk melakukan beberapa kali upaya pertemuan dengan dirinya.

‎“Perjuangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang, saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya, tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem,” ujar Dedi, Rabu (06/05/2026).

‎Dedi menegaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah fokus membangun sistem pengelolaan yang komprehensif agar penanganan persoalan tambang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

‎Menurutnya, kebijakan terkait tambang tidak bisa hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan keselamatan warga, khususnya di kawasan Parungpanjang.

‎Ia mengingatkan bahwa aktivitas tambang sebelumnya telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, terutama terkait kondisi jalan dan keselamatan pengguna.

‎“Karena yang harus dipikirkan bukan hanya sektor tambang. Jalur Parungpanjang dilewati masyarakat kita yang juga harus dilindungi agar nyaman pergi ke sekolah, kantor, rumah sakit, berdagang. Dulu mereka mengalami penderitaan panjang bahkan ada yang meninggal,” tegasnya.

‎Dengan sikap tersebut, Pemprov Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kepentingan masyarakat luas serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan serta keselamatan publik.

Facebook Comments Box

Penulis : Heri

Editor : Priyatna

Berita Terkait

Bupati Tapanuli Tengah Canangkan Sensus Ekonomi 2026
Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Sekda Humbahas Sambangi Dinas PSDA dan BBPJN Sumut
Pemkab Bekasi Dorong Kolaborasi Pentahelix dalam Pengawasan Pendapatan Daerah
Targetkan Rp 3,8 Triliun, Pemkab Bekasi Optimalkan Pajak Daerah di Tengah Tantangan Fiskal
Masinton Pasaribu Lantik Sejumlah Pejabat Administratif Eselon III dan IV
Ratusan Warga Gelar Aksi, Ini Penjelasan Bupati Tapteng
Wakil Bupati Kapuas Hulu Buka Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2026
Pemkab Bogor Siapkan Surat Edaran Pencegahan Perilaku LGBT, Libatkan Tokoh Agama hingga Masyarakat
Berita ini 19 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juni 2026 - 17:31 WIB

Bupati Tapanuli Tengah Canangkan Sensus Ekonomi 2026

Jumat, 19 Juni 2026 - 21:46 WIB

Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Sekda Humbahas Sambangi Dinas PSDA dan BBPJN Sumut

Jumat, 19 Juni 2026 - 08:25 WIB

Pemkab Bekasi Dorong Kolaborasi Pentahelix dalam Pengawasan Pendapatan Daerah

Kamis, 18 Juni 2026 - 23:55 WIB

Targetkan Rp 3,8 Triliun, Pemkab Bekasi Optimalkan Pajak Daerah di Tengah Tantangan Fiskal

Kamis, 18 Juni 2026 - 23:39 WIB

Masinton Pasaribu Lantik Sejumlah Pejabat Administratif Eselon III dan IV

Berita Terbaru

Pemerintahan

Bupati Tapanuli Tengah Canangkan Sensus Ekonomi 2026

Sabtu, 20 Jun 2026 - 17:31 WIB