Adikarya Parlemen :
H.Irpan Haeroni.SE Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Bekasi || Sangkakala 7
Masalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, DPRD harus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk menangani masalah sosial.
H.Irpan Haeroni.SE Anggota DPRD Provinsi Jabar IX Fraksi Gerindra menegaskan, kolaborasi yang sinergis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan kunci utama dalam menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di suatu wilayah. Kerja sama ini penting karena kedua lembaga memiliki instrumen strategis yang saling melengkapi dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi lokal., tegas Irpan, Selasa 27/10/2026.
Dia mengatakan, Wakil Rakyat harus berjuang dan berupaya untuk kemakmuran rakyat, salah satunya mencari berbagai strategi dalam memberikan pelayanan dan peningkatan ekonomi rakyat, harus ada hasil positif yakni tingkat kemiskinan menurun, dan pola kehidupan berubah menjadi lebih baik.
Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mencatat kinerja tinggi dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada 2025, dengan skor 3,6672. Capaian ini berdampak positif, salah satunya terlihat dari penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka di Jabar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan, persentase penduduk miskin di Jabar pada 2025 tercatat sebesar 6,78 persen atau sekitar 3,55 juta jiwa. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 7,08 persen.
Irpan berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD memastikan program bantuan sosial serta pengentasan kemiskinan tepat sasaran dengan merujuk pada basis data terpadu yang valid (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
” Pemda tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus mengintegrasikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial. ”
H.Irpan Haeroni.SE Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengatakan, setiap investor yang menjalankan usaha atau perusahaannya di Provinsi Jawa Barat hendaknya berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan diminta untuk transparan dalam perekrutan tenaga kerja.
Ia menegaskan, agar Dinas Ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi, agar tidak ada lowongan kerja yang dilakukan secara diam-diam.
Semua harus disampaikan secara terbuka, karena masih banyak putra daerah Kabupaten Bekasi di sekitar perusahaan yang belum memiliki pekerjaan,”tutupnya.
Penulis : R-001
Editor : Priyatna
