Tapanuli Utara || Sangkakala7.tv
Wakil Ketua Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Kabupaten Tapanuli Utara Partanda Siagian menegaskan agar jangan ada yang mempermainkan subsidi pupuk karena merupakan subsidi pemerintah yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat.
Janganlah utak-atik pupuk subsidi ini, karena itu satu-satunya yang bisa dinikmati rakyat langsung adalah pupuk bersubsidi.
Kalau ada kelemahan, kalau ada ketidakberesan, ayo kita benahi bersama-sama,” kata Partanda saat dihubungi di via telepon genggamnya, Jumat 23/01/2024.
Partanda mengatakan subsidi atau anggaran dari pemerintah untuk pupuk bersubsidi, atau suntikan dana untuk Pupuk bersubsidi, karena berkaitan langsung dengan pangan masyarakat secara keseluruhan.
Dia mengatakan bahwa berbagai permasalahan pada tata kelola pupuk bersubsidi harus bisa diselesaikan bersama-sama agar program pupuk bersubsidi bisa terus berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya tekankan, subsidi negara yang betul-betul bisa dirasakan langsung oleh masyarakat adalah pupuk, oleh karena itu jangan berpikir pupuk subsidi dihilangkan, pupuk subsidi harus diteruskan, tetapi bagaimana untuk memenuhi pemenuhan terhadap kekurangan itu harus kita pikirkan bersama,” kata dia.
Informasi saat ini kebutuhan pupuk subsidi secara nasional sebanyak 24 juta ton, namun keterbatasan anggaran pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 9,2 juta ton.
“Jadi saya rasa industri itu kalau dikasih guidance oleh pemerintah, saya butuh sekian ya dia produksi sekian. Kalau memang ingin harga pupuk murah tentunya harus diberikan insentif,” kata Partanda.
Partanda menambahkan,”berbagai permasalahan pupuk yang ada harus dibenahi mulai dari lapangan”.
Karena menurutnya permasalahan pupuk bersubsidi dipengaruhi oleh data sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi yang tidak akurat.
Selain data yang tidak akurat, penyelewengan atau kebocoran stok pupuk subsidi juga kerap terjadi dan dilakukan oleh oknum di tingkat bawah, yakni sejak lini di distributor hingga ke petani.
“Ini penting, masyarakat juga harus tahu bahwa pupuk yang telah sampai di distributor ke bawah ini rentan dengan permainan, ujarnya.
Pengurus kelompok tani Berdikari di Siborongborong Marganti Simaremare mengatakan eRDKK Pupuk bersubsidi untuk tahun 2024, menurut data yang diberikan PPL Siborongborong II Yuni, anggota hanya menerima 25 kg untuk tanaman padi, dan tanaman jagung 25 kg, sebutnya.
Diketahui informasi menurut data yang diterima dari PPL desa siborongborong II eRDKK diduga ilegal, karena jumlah anggota kelompok tani berdikari tidak semua mendapatkan jatah pupuk bersubsidi tahun 2024, dan data tersebut tidak tertandatangan dan stempel, ujar salah satu anggota kelompok tani Berdikari pada pertemuan kelompok saat itu.
Media ini menghubungi PPL Desa Siborongborong II Yahyuni Ningsih lewat telepon genggamnya, terkait data eRDKK penerima Pupuk bersubsidi tahun 2024 mengatakan, data diterima dari pusat dan ini sudah saya terangkan kepada ketua-ketua kelompok tani, ujarnya lewat WhatsAppnya.
Jadi sejumlah anggota kelompok tani membingungkan masalah pendistribusian pupuk bersubsidi saat ini, maka diminta Aparat Penegak Hukum (APH) agar menelusuri pendistribusian pupuk bersubsidi khususnya di Siborongborong.
Pada musim tanam padi Pupuk bersubsidi saat ini sangat dibutuhkan, petani jangan sampai gagal panen, gara-gara tidak tersedianya pupuk bersubsidi.
Sedangkan pupuk non subsidi harganya tidak terjangkau, atau petani tidak mampu membutuhi untuk tanamannya.
(Tohap Simaremare)
