Tapanuli Utara || Sangkakala7.tv
Wakil Direktur CV. Rymando Tenno Purba menyoroti sistim tender proyek pemerintah di Tapanuli Utara dan dengan tegas meminta hasil pemenangan lelang dibatalkan.
Pejabat di Unit Tim Pokja Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Taput diduga terlibat skandal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada sejumlah proyek basah infrastruktur di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (9/5/2024).
Padahal lembaga tersebut sebagai instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan, penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa.
Namun realitanya saat ini bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia diduga banyak melakukan kegiatan penuh dengan konspirasi, tendensi, tidak adil dan tidak transparan.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Direktur CV Rymandho Tenno Purba, Kamis (9/5) kepada media ini, pihaknya merasa keberatan dengan hasil tim Pokja UKPBJ Tapanuli Utara, bahwa Pokja menilai perusahaan miliknya tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.
Tenno mengajukan surat sanggahan 05/CV-R/S/V/2024 Rabu 8 Mei 2024 ditujukan kepada POKJA Pemilih Pekerjaan Konstruksi tahun 2024 UKBJ Kabupaten Tapanuli Utara.
Diduga Pokja menambah aturan main hanya mempersempit ruang pemenangan di luar perusahaan yang sudah ditentukan pemenangannya atau menjadi salah satu acuan untuk memenangkan perang tender.
Ini sama halnya dengan persyaratan kualifikasi, yang seharusnya pokja tidak menambahi aturan main yang sudah ditentukan pusat.
“Terlihat jelas untuk pengisian dokumen kualifikasi dalam LPSE sudah mencantumkan KSWP, NPWP Valid, dengan dibuktikannya ceklis NPWP Valid terverifikasi oleh sistem, boleh menambah aturan asal sesuai yang ada pada undang-undang barang/jasa. , tambahnya.
Wartawan Sangkakala 7 mempertanyakan hasil seleksi pemenangan tender, ada salah satu perusahaan katakan si x (nama samaran) mengikuti lima penawaran, setelah pokja mengundang perusahaan klarifikasi, perusahaan si X dalam daftar hadir pada penawaran 1 disebut hadir, namun dipenawaran paket 2, 3, 4 disebut tidak hadir, bagaimana Pokja dapat memenangkan penawaran perusahaan si X di salah satu paket yang tidak dihadiri undangan klarifikasi, pada hal kegiatan klarifikasi dalam satu hari itu juga.
Turunan undang-undang dari mana PPK dan Pokja menambahkan KIR dan STNK Mobil di legelisir, sementara keterangan dari Samsat dan Dinas Perhubungan Taput mengatakan KIR & STNK tidak dilegilesir, ungkapnya.
Kordinator Pokja di UKPBJ Taput Aprinton Siregar memberikan keterangan maupun jawaban resminya mengenai peristiwa diatas.
“Ketentuan-ketentuan yang dibuatkan POKJA sesuai peraturan dan ketentuan aturan dari PPK, baru dituangkan di syarat-syarat teknis, ujarnya, Rabu, 8 Mei 2024 pada Media ini, sebutnya.
Dari fenomena tersebut publik mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, melalui PJ Bupati Dr.Dimposma Sihombing dapat bekerja secara jujur, adil, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan dibawah kepemimpinannya, untuk mewujudkan Tapanulu Utara Bona Pasogit bermartabat.
(TS)
