Ket. Photo : Direktur LKBH Sumatera, Parlaungan Silalahi.(Sangkakala 7/Dzulfadli Tambunan)
Tapteng, Sumut || Sangkakala 7
Polda Sumatera Utara kembali didesak menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang menggurita di Dinas Kesehatan (Dinkes) Tapanuli Tengah (Tapteng), kurun waktu lima tahun terakhir. Cukup banyak kasus dugaan korupsi yang ditangani Polda Sumut, namun tak jelas penyelesaiannya. Terkesan berlarut-larut dan tidak mengalami perkembangan berarti.
“Polda Sumut harus serius dan cepat lakukan penyelidikan terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi serta penyalahgunaan kewenangan di Dinkes Tapteng,” ujar Direktur LKBH Sumatera, Parlaungan Silalahi, Minggu (27/10/2024).
Parlaungan menuturkan, sejumlah kasus yang ditenggarai “mogok” di meja Ditreskrimsus Polda Sumut diantaranya, dugaan tindak pidana korupsi BOK dan Jaspel Tahun Anggaran 2018 hingga 2022, serta dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dan penyelewengan penanganan Dana Covid-19 Tahun Anggaran 2021-2022. Kedua kasus ini terjadi di Dinkes Tapteng.
“Ada dua kasus korupsi di Dinkes Tapteng yang ditangani Polda Sumut. Kita minta kasus ini menjadi skala prioritas untuk dituntaskan Kapolda Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto,” imbuhnya.
Menurutnya, kasus tersebut sudah dilidik oleh Ditkrimsus Polda Sumut, tapi tiba-tiba hilang tak berbekas. Padahal, sejumlah saksi yang telah diperiksa merupakan mereka yang diduga mengetahui duduk perkara kasus. Cukup mengherankan jika dalam kasus tersebut, aparat kepolisian masih belum berhasil menetapkan tersangka.
“Banyak sudah saksi-saksi yang telah diperiksa diantaranya mantan Kadis Kesehatan Tapteng, Bendahara Dinkes Tapteng, Kepala Puskesmas Kolang, Kepala Puskesmas Gotting Mahe, dan Kepala Puskesmas Kalangan,” bebernya.
Parlaungan menegaskan, mogoknya sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani Direktorat Reskrimsus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, akan menjadi sorotan publik. Kondisi ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen Polda Sumut, dalam pengusutan perkara kasus korupsi di Tapteng.
“Seharusnya kasus dugaan Tipikor yang diduga telah menyebabkan kerugian negara mencapai puluhan miliar ini ditingkatkan ke tahap penyidikan, bahkan ditetapkan tersangkanya. Namun hingga saat ini tidak ada kabar tentang kelanjutan proses hukumnya. Entah mengapa kasus-kasus itu mandek,” pungkasnya.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang dihubungi melalui aplikasi Whats App, terkait perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana COVID-19 Tahun Anggaran 2021-2022, dan kasus dugaan korupsi BOK dan Jaspel Tahun Anggaran 2018-2022, di Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, belum berhasil dikonfirmasi.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
